HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan Pemerintah Kota Makassar menjalankan aturan nasional untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala, mendapat dukungan dari kalangan peneliti lingkungan.
Dewan Lingkungan sekaligus peneliti Municipal Solid Waste Management, Marini Ambo Wellang, S.Sos., M.I.Kom., Ph.D., menilai perubahan sistem pengelolaan sampah memang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau kita berbicara soal kesiapan, itu tidak akan pernah ada yang siap. Kami sudah melakukan benchmark ke beberapa kota, dan memang tidak ada kesiapan, tidak ada yang benar-benar siap. Yang ada adalah dijalankan, dilakukan,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Mulai 1 Agustus 2026, TPA Tamangapa hanya akan menerima sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik yang masih memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi didorong untuk dipilah dan diolah sejak dari sumbernya.
Menurut Marini, kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah di Makassar. Selama ini sistem lebih berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan ke TPA, padahal pengurangan, pemilahan, dan pengolahan harus dimulai dari rumah tangga.
Ia mengakui masih banyak masyarakat yang beranggapan kondisi saat ini belum memungkinkan untuk menerapkan pemilahan sampah secara menyeluruh. Namun menurutnya, alasan tersebut tidak boleh menjadi penghambat.
“Kalau kita diminta memilah, yuk kita pilah sampahnya. Nanti kalau pengolahannya (warga) mampu atau terbiasa, mereka bisa, itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap program bersama,” katanya.
Marini menegaskan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah karena masyarakat juga merupakan penghasil sampah setiap hari.
“Persoalan sampah ini tidak bisa hanya diurus oleh pemerintah. Kita juga adalah penghasil sampah, maka kita juga harus bertanggung jawab dengan sampah kita,” imbuhnya.
Ia menyarankan masyarakat mulai melakukan pemilahan sederhana menjadi tiga jenis, yakni sampah organik, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi, dan sampah residu.
“Minimal sekali, kita pilah sampah itu sebelum diberikan ke petugas. Nanti akan diolah oleh mereka,” jelasnya.
Menurut Marini, masyarakat juga tidak perlu terpaku pada penggunaan tempat sampah dengan warna tertentu. Warna hijau, kuning, dan abu-abu selama ini hanya menjadi instrumen edukasi agar masyarakat mudah mengenali jenis sampah.
“Model tempat sampahnya tidak mesti seragam. Tiga-tiganya berderet dan semuanya sama itu tidak mesti, tetapi disesuaikan dengan fungsinya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot. Sementara botol plastik, kardus, kaleng, dan kaca sebaiknya dipisahkan agar tetap memiliki nilai ekonomi.
“Pemilahan ketiga jenis sampah ini menjadi sangat kunci untuk saat ini,” tegasnya.
Marini juga berbagi pengalaman yang diterapkannya di rumah. Untuk sampah organik, ia menggunakan wadah sederhana yang dilengkapi saringan di dekat tempat cuci piring. Sedangkan sampah anorganik cukup dibilas dengan air sebelum dikeringkan dan dikumpulkan.
“Tidak sampai pakai sabun, cukup dibilas air saja,” katanya.
Menurutnya, perubahan perilaku tidak membutuhkan biaya besar.
“Wadahnya pun tidak harus seragam, berderet, atau berbentuk sama. Cukup menggunakan wadah bekas apa pun yang ada di rumah, yang penting bisa digunakan,” pungkasnya.
