Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah akan terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon nasional secara berkelanjutan.
Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, tapi selama ini belum berkembang optimal karena terkendala cara pandang yang kurang tepat.
“Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kita paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan,” kata Menhut Raja Antoni.
Ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang kemudian diikuti Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai aturan teknis sektor kehutanan.
Baca juga: Indonesia perkuat kepercayaan pasar karbon global lewat mekanisme SRUK
Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti ICVCM, Verra, dan IETA yang selama ini berperan dalam pengembangan pasar karbon global.
Selain memperkuat regulasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mulai membuka peluang perdagangan karbon di kawasan konservasi.
Salah satu proyek percontohan tengah dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas, bersamaan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional untuk mendorong skema pembiayaan konservasi yang lebih inovatif melalui pendekatan blended finance.
“Kita berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality,” ujar Raja Antoni.
Menhut pun menegaskan pemerintah ingin memastikan pengembangan pasar karbon tidak hanya melibatkan perusahaan swasta, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Kemenhut mendorong pengembangan proyek karbon di Perhutanan Sosial dan Hutan Adat agar manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan lebih luas sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, pelaku industri karbon mengapresiasi langkah Kemenhut dalam membenahi ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) Raffael Kardinal menyebut berbagai kebijakan yang diterbitkan Kemenhut membantu mempercepat pengembangan sejumlah proyek karbon yang tengah berjalan.
Baca juga: DKI raih penghargaan atas komitmen mendorong kebijakan rendah karbon
“Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa carbon project yang sedang berjalan,” ujar Raffael.
ICBA pun memaparkan perkembangan sejumlah proyek karbon, di antaranya proyek pengelolaan hutan seluas 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang tengah berproses memperoleh validasi internasional, serta proyek restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara yang menggunakan metodologi carbon removal melalui penanaman kembali pada lahan bekas tebangan.
Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, tapi selama ini belum berkembang optimal karena terkendala cara pandang yang kurang tepat.
“Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kita paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan,” kata Menhut Raja Antoni.
Ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang kemudian diikuti Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai aturan teknis sektor kehutanan.
Baca juga: Indonesia perkuat kepercayaan pasar karbon global lewat mekanisme SRUK
Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti ICVCM, Verra, dan IETA yang selama ini berperan dalam pengembangan pasar karbon global.
Selain memperkuat regulasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mulai membuka peluang perdagangan karbon di kawasan konservasi.
Salah satu proyek percontohan tengah dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas, bersamaan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional untuk mendorong skema pembiayaan konservasi yang lebih inovatif melalui pendekatan blended finance.
“Kita berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality,” ujar Raja Antoni.
Menhut pun menegaskan pemerintah ingin memastikan pengembangan pasar karbon tidak hanya melibatkan perusahaan swasta, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Kemenhut mendorong pengembangan proyek karbon di Perhutanan Sosial dan Hutan Adat agar manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan lebih luas sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.
Sementara itu, pelaku industri karbon mengapresiasi langkah Kemenhut dalam membenahi ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) Raffael Kardinal menyebut berbagai kebijakan yang diterbitkan Kemenhut membantu mempercepat pengembangan sejumlah proyek karbon yang tengah berjalan.
Baca juga: DKI raih penghargaan atas komitmen mendorong kebijakan rendah karbon
“Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa carbon project yang sedang berjalan,” ujar Raffael.
ICBA pun memaparkan perkembangan sejumlah proyek karbon, di antaranya proyek pengelolaan hutan seluas 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang tengah berproses memperoleh validasi internasional, serta proyek restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara yang menggunakan metodologi carbon removal melalui penanaman kembali pada lahan bekas tebangan.
