Terkini, Jeneponto – Fraksi Revolusi Keadilan mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menutup sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jeneponto.
Desakan itu menyusul temuan warga terkait Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikabarkan berulat dan tidak layak konsumsi.
Fraksi Revolusi Keadilan meminta agar penutupan sementara dilakukan agar BGN dapat melakukan serangkaian investigasi secara transparan untuk menelusuri akar masalah, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan MBG tersebut.
“Kami mendesak Kepala BGN untuk segera menutup sementara Dapur SPPG agar dapat melakukan serangkaian investigasi secara transparan untuk menelusuri akar masalah, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian makan MBG yang dikabarkan berulat itu,” Jelas Ketua Fraksi Revolusi Keadilan, Alim Bahri, Rabu, 5 Agustus 2026.
Selain investigasi, Fraksi Revolusi Keadilan juga mendesak BGN segera menjatuhkan sanksi berat kepada Yayasan yang menaungi Dapur tersebut dan Penyedia apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Wewenang Utama Yayasan merupakan Penanggung Jawab Hukum, Memegang kendali penuh atas kepatuhan hukum, operasional, dan adminstrasi program di tingkat unit pelayanan.” ujarnya.
Audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jeneponto juga diminta untuk segera dilakukan.
Menurutnya, temuan warga terkait makanan program MBG berulat adalah bukti konkret kelalaian SPPG yang terkesan melakukan pengabaian secara nyata terhadap hak kesehatan masyarakat penerima manfaat MBG.
Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berulat itu, dinilai tidak layak konsumsi dan keberadaannya di tengah masyarakat bukanlah masalah sepele atau kejadian kebetulan.
“Ini kejadian serius yang telah berulang-ulang dan menambah entry poin kegagalan total sistem pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Jeneponto,” tegasnya.
Fraksi tersebut juga menduga ada konspirasi jahat dalam lingkaran SPPG yang mungkin melibatkan mitra, Yayasan dan relawan untuk mendapatkan keuntungan tak terbatas.
Kondisi itu berakibat pada tingginya orientasi keuntungan dan melemahkan kualitas pengawasan yang berujung pada lahirnya kelalaian yang mungkin disengaja, serta terjadinya pengabaian secara serius terhadap hak dasar kesehatan dan keselamatan warga terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran penerima manfaat dari program MBG tersebut.
“Untuk menghindari peristiwa ini berulang secara terus-menerus dan demi kepentingan perlindungan kesehatan anak dan penyelamatan keuangan negara maka Fraksi Revolusi Keadilan mendesak Kepala BGN untuk segera mengambil langkah tegas,” pungkasnya.
