Grid.ID - Belakangan ini kerap terjadi salah lapor soal kerusakan jalan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi meminta warga untuk memahami status jalan agar tak salah lapor lagi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk memahami status jalan. Hal ini dikarenakan kerap terjadi salah lapor kerusakan jalan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Padahal setiap ruas jalan memiliki pengelola yang berbeda. Misalnya dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, memahami status jalan bisa dilihat melalui marka yang ada di badan jalan. Cara ini bisa membantu mengetahui ke mana laporan kerusakan harus disampaikan.
"Sebenarnya gini, dalam pikiran warga ini dianggap solusi seluruh masalah saya itu saja. Jalan kabupaten, Kang Dedi. Jalan provinsi, ya kalau itu sudah jelas Kang Dedi. Jalan nasional, Kang Dedi. Jalan desa, Kang Dedi," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Dedi lantas menjelaskan jika jalan provinsi memiliki garis tepi kanan dan kiri berwarna kuning dengan garis pembatas di tengah berwarna putih. Sementara jalan nasional ditandai dengan garis pembatas di tengah berwarna kuning.
Kemudian, secara umum, jalan nasional dikelola pemerintah pusat karena menghubungkan antarprovinsi dan pusat-pusat kegiatan nasional. Sementara jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota.
"Tapi, kalau untuk yang jalan kabupaten biasanya saya langsung dikirim pesannya ke bupatinya untuk segera diperbaiki," ucap Dedi.
Dedi Mulyadi Pastikan Jalan Soekarno-Hatta di Bandung Dipasang PJU
Belum lama ini, Dedi Mulyadi melalui Pemprov Jabar memastikan akan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung mulai Agustus 2026. Hal ini menjawab keluhan warga soal minimnya penerangan dan fasilitas penyeberangan.
"Bypass tadi ya, PJU-nya sudahlah bulan ini kami pasang. Kemudian penyeberangannya ya kami buatkan," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.
"Kemudian jalan nasionalnya nanti kami mohonkan agar bisa dibangun oleh pemerintah provinsi atau Kota Bandung," tambahnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membangun saluran drainase. Pria yang akrab disapa KDM ini menilai, selama ini banyak jalan rusak karena dibangun tanpa sistem pembuangan air yang memadai.
"Karena problem jalan di Jawa Barat tuh, kelemahannya dari dulu adalah satu, bangun jalan tidak dibuatkan drainase."
"Sehingga tradisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini bukan sekadar jalan, tetapi drainasenya pasti dibangun dengan baik," tegasnya.
Menanggapi kerap terjadinya salah lapor soal kerusakan jalan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta warga untuk memahami status jalan. Hal ini agar tidak terjadi lagi kesalahan lapor jalanan rusak yang tidak sesuai dengan pengelolanya. (*)
Artikel Asli
