Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menolak pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, soal tidak adanya demo buruh pada Agustus-September.
Hal ini disampaikan perwakilan KBPBI Andi Gani Nena Wea seusai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Selatan pada Jumat (7/8).
Menurut Andi, klaim Said Iqbal tidak berdasar karena ia bukan bagian koalisi besar buruh.
“Ada pernyataan penasihat khusus presiden bahwa aksi buruh tidak akan terjadi Agustus-September. Koalisi Besar Buruh menyatakan penolakan klam pihak saudara Said Iqbal karena tidak ada Iqbal dalam bagian kami,” kata Andi.
Pernyataan Said Iqbal dinilai tidak representatif karena, menurut Andi, 90 persen kekuatan buruh berada di koalisinya.
“Jadi tidak ada penasihat khusus presiden yang bisa mengatur-ngatur Koalisi Besar. Bagaimana mungkin 90 persen kekuatan buruh diatur oleh soalannya Said Iqbal,” lanjutnya.
Klaim Said Iqbal, ia melanjutkan, sangat merugikan kelompok buruh.
“Kami bantah keras menjamin tidak ada demonstrasi Agustus sampai September merupakan satu klaim yang sangat-sangat merugikan Koalisi Besar,” tegasnya.
Pada intinya KBPBI sementara tetap menyalurkan tuntutannya lewat jalur dialog. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka akan turun ke jalan untuk demo besar-besaran.
“Kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar besaran. Kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menjalankan pendapat adalah dijamin undang-undang,” tutupnya.
