Ankara (ANTARA) - Pemerintah Turki pada Jumat (7/8) menepis klaim yang beredar di media sosial bahwa perjanjian pertahanan trilateral yang baru saja ditandatanganinya dengan Arab Saudi dan Pakistan bertentangan dengan Pasal 5 NATO.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Pusat Pemberantasan Disinformasi yang bernaung di bawah Direktorat Komunikasi Turkiye menyebut tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan jelas merupakan upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan persepsi yang keliru.
Pusat tersebut menyatakan bahwa perjanjian pertahanan itu tidak bertentangan dengan komitmen Turkiye terhadap NATO.
Pasal 5 NATO mengukuhkan prinsip pertahanan kolektif, yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Para pemimpin Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan berkumpul pada Jumat di Kota Makkah, Arab Saudi, dan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, yang menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Pusat Pemberantasan Disinformasi yang bernaung di bawah Direktorat Komunikasi Turkiye menyebut tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan jelas merupakan upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan persepsi yang keliru.
Pusat tersebut menyatakan bahwa perjanjian pertahanan itu tidak bertentangan dengan komitmen Turkiye terhadap NATO.
Pasal 5 NATO mengukuhkan prinsip pertahanan kolektif, yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Para pemimpin Arab Saudi, Turkiye, dan Pakistan berkumpul pada Jumat di Kota Makkah, Arab Saudi, dan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, yang menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
