Probolinggo (beritajatim.com) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) semakin mengkhawatirkan. Hingga Minggu (9/8/2026), luasan kawasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 520 hektare.
Kondisi kian serius setelah titik api dilaporkan terpantau hingga kawasan Penanjakan, Kabupaten Pasuruan, salah satu kawasan strategis yang menjadi jalur dan titik pandang wisatawan menuju Gunung Bromo.
Meluasnya kebakaran membuat penanganan karhutla Bromo kini mendapat perhatian langsung pemerintah pusat dan daerah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung meninjau penanganan di kawasan TNBTS, sementara Wakil Gubernur Jawa Timur turut terlibat dalam upaya penanganan bencana tersebut.
Operasi pemadaman dilakukan secara simultan melalui jalur darat dan udara. Sedikitnya tiga unit helikopter dikerahkan untuk melakukan water bombing guna menjangkau titik-titik api yang sulit dipadamkan dari darat.
Di sisi lain, pasukan gabungan terus melakukan pemadaman manual, pendinginan, patroli, hingga pembuatan sekat bakar. Langkah tersebut dilakukan untuk menahan laju api sekaligus mencegah bara yang masih tersisa kembali memicu kebakaran baru.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap karhutla yang terjadi di kawasan Bromo. Penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, TNBTS, Manggala Agni, pemadam kebakaran, hingga masyarakat.
“Secara nasional, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan yang sangat jelas. Kami dikumpulkan pada tanggal 28 Juli, semua kumpul. Berbagai kementerian, termasuk Panglima TNI, Kapolri, semua Kepala Staf, BMKG, BNPB,” kata Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla Bromo, Minggu (9/8/2026).
Menurut Raja Juli, pemerintah harus bekerja maksimal menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Ia menyebut fenomena yang disebutnya sebagai “El Nino Godzilla” turut meningkatkan risiko karhutla. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah wilayah mulai menghadapi ancaman kebakaran.
Raja Juli mengaku telah melihat secara langsung kondisi titik api saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah munculnya titik api baru.
“Kami terus berkoordinasi untuk menyelesaikan, mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan, saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting,” ujarnya.
Raja Juli juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Termasuk membuang puntung rokok sembarangan hingga melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran.
“Jangan ada lagi yang bermain api—ini secara literal ya, bermain api—apakah itu putung rokok, atau yang lebih nakal lagi land clearing, terutama di luar Jawa. Itu banyak yang masih terjadi,” tegasnya.
Ia menegaskan aparat penegak hukum juga telah berkomitmen melakukan penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Luasan terdampak yang telah mencapai sekitar 520 hektare menunjukkan skala karhutla Bromo tidak lagi dapat dipandang sebagai kebakaran pada titik-titik terbatas.
Terlebih, munculnya titik api hingga kawasan Penanjakan memperlihatkan bahwa ancaman kebakaran telah menjangkau area yang lebih luas di kawasan TNBTS.
Di tengah operasi pemadaman, persoalan tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dikendalikan. Bara yang masih tersembunyi di balik vegetasi dan material kering tetap berpotensi kembali menyala apabila tidak dilakukan pendinginan secara menyeluruh.
Karena itu, operasi darat dan udara terus dilakukan secara beriringan. Water bombing digunakan untuk menjangkau titik api dari udara, sementara tim di darat melakukan penyisiran, pemadaman, pendinginan dan pembuatan sekat bakar.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi alasan penguatan pengawasan di kawasan Bromo. Aktivitas masyarakat maupun wisatawan perlu dikendalikan untuk mencegah munculnya sumber api baru di tengah kondisi vegetasi yang relatif mudah terbakar.
Dengan luasan terdampak mencapai 520 hektare dan api yang telah terpantau di Penanjakan, karhutla Bromo kini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, bukan sekadar pemadaman kobaran api.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat kini berpacu dengan kondisi lapangan untuk menghentikan laju kebakaran sebelum kembali meluas ke kawasan lain di TNBTS. (rap/but)
