jpnn.com - BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat merespons soal adanya kekurangan guru sebanyak 4.600 orang untuk sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri.
Dampak dari kondisi itu membuat banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
BACA JUGA: Jumlah Guru dan Tendik Berstatus PPPK Jauh Lebih Banyak Dibanding PNS, Ini Datanya
Kepala Disdik Provinsi Jabar Purwanto pun membenarkan mengenai kabar kekurangan tenaga pendidik sebanyak 4.600 orang.
Pemprov pun angkat tangan. Purwanto memastikan hal tersebut tidak bisa ditangani hanya dari pemerintah provinsi, karena kebijakan menyangkut pemerintah pusat.
BACA JUGA: Menjelang MPLS Perdana SNT, Mendikdasmen Minta Guru Banyak Belajar
"Iya, kalau kekurangan guru kami itu kan enggak bisa, kebijakannya enggak bisa dari kami. Setiap berkenaan dengan kepegawaian kan berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi, ya kami memang kekurangan guru. Mencapai 4.600," kata Purwanto di Bandung, Senin (10/8).
Rekrutmen tenaga pendidik itu sendiri, kata Purwanto sudah masuk pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga ada perbedaan mekanisme dari tahun sebelumnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merekrut tenaga pendidik baru.
BACA JUGA: Guru Besar Hukum: Istilah Pemulihan Aset Lebih Tepat Dibanding Perampasan
"Rekrutmen dari pusat. Kami enggak rekrut. Rekrutmennya kan enggak seperti dulu lagi. Jadi, kami kalau misalnya sekarang merekrut, ya menunggu bagaimana pemerintah pusat," ujarnya.
Karena perekrutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi, Disdik Jabar berupaya menangani dengan memaksimalkan tenaga pendidik yang saat ini ada.
"Kami kan bagaimana layanan pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan. Kami optimalkan guru-guru yang sudah ada ya, yang PNS, yang P3K, yang P3K paruh waktu atau yang statusnya belum paruh waktu juga kan masih ada tuh yang honorer. Nah kami tentu akan mengoptimalkan mereka," tuturnya.
Purwanto pun tidak menampik, dengan dimaksimalkannya tenaga pendidik yang saat ini ada di sekolah-sekolah, jam kerjanya pun bertambah dari yang biasanya di minimal 24 jam justru ada yang melebihi dari batas minimal tersebut.
"Jadi kalau minimal 24 jam, maksimal di angka di 36 jam pelajaran, bahkan ada yang lebih. Kan itu memang mungkin terasa berat gitu," ujarnya.
Disdik juga turut membuat langkah taktis dengan menggandeng mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk turun langsung mengajar ke beberapa sekolah yang mengalami kekurangan guru.
"Nah kami kemudian akan mengoptimalkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Perguruan tinggi kan banyak, nah kami sudah bekerja sama dengan UPI," katanya.
Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengungkap data kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di Jabar.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, situasi kekurangan pengajar ini sudah dalam kondisi mendesak, dan dampaknya bahkan telah merambah hingga ke sekolah-sekolah unggulan, apalagi institusi pendidikan di daerah pelosok.
"Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan," ujar Yomanius. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
