Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan aspirasi pekerja PT Pos Indonesia (Persero) tidak berhenti di meja audiensi. Komisi VI DPR RI akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management, dan jajaran Direksi PT Pos Indonesia untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi para karyawan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade saat menerima audiensi gabungan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP ASPIRASI), Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB), serta Serikat Mitra Sinergi Pos Indonesia (SERASI POS), Selasa (11/8/2026).
Audiensi tersebut diterima pimpinan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.
Andre menegaskan, Komisi VI akan mengambil peran aktif untuk mempertemukan seluruh pihak terkait sehingga persoalan yang disampaikan serikat pekerja dapat dibahas secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya.
“Kami akan fasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management dan Direksi PT Pos Indonesia. Intinya, kita ingin persoalan ini dibahas bersama dan dicari solusinya,” ujar Andre.
Menurut Andre, aspirasi pekerja harus menjadi bagian penting dalam proses pembenahan dan transformasi BUMN. Perbaikan kinerja perusahaan tidak boleh mengabaikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Dalam audiensi tersebut, para perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kepastian kesejahteraan dan perlindungan hak normatif karyawan hingga dampak restrukturisasi perusahaan terhadap tenaga kerja.
Persoalan pekerja kemitraan, termasuk tenaga outsourcing dan mitra kurir, juga menjadi perhatian. Para pekerja mendorong adanya kepastian mengenai hak, kesejahteraan, beban kerja, serta perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan model bisnis PT Pos Indonesia.
Selain aspek ketenagakerjaan, serikat pekerja turut menyampaikan aspirasi terkait tata kelola perusahaan dan perlunya transparansi dalam proses pembenahan internal PT Pos Indonesia.
Andre menilai seluruh persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian yang konstruktif. Karena itu, Komisi VI memilih memfasilitasi dialog langsung antara pekerja, manajemen PT Pos Indonesia, dan Danantara Asset Management.
Langkah ini sekaligus menunjukkan fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga memastikan transformasi perusahaan berjalan dengan memperhatikan kepentingan pekerja.
“Kita ingin ada solusi yang terbaik bagi perusahaan sekaligus bagi para pekerja. PT Pos Indonesia harus semakin sehat dan kuat, tetapi hak-hak pekerjanya juga harus mendapat perhatian,” tegas Andre.
Komisi VI DPR RI selanjutnya akan mengawal tindak lanjut pertemuan tersebut agar aspirasi yang telah disampaikan para serikat pekerja dapat dibahas secara konkret bersama pihak-pihak terkait.
Bagi Andre, pembenahan PT Pos Indonesia harus menjadi momentum memperkuat perusahaan, meningkatkan tata kelola, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjalankan layanan pos dan logistik nasional.
