Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai perlu memperbaiki tata kelola sampah di Ibu Kota. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal.
“Pemerintah harus memastikan aturan benar-benar bekerja,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Agustus 2026.
Hal ini disampaikan Nabilah merespons kabar kemunculan TPS ilegal di Cilincing, Jakarta Utara. Nabilah menilai kondisi tersebut menunjukkan masih ada celah pengawasan dan penegakan aturan.
Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta segera memeriksa legalitas lokasi, volume dan asal sampah, hingga pihak yang bertanggung jawab. Jika terbukti ilegal, aktivitas tersebut harus dihentikan dan ditertibkan.
Sementara itu, jika memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, Pemprov DKI diminta memberikan sanksi hingga pencabutan izin sesuai aturan.
“Pemerintah tidak boleh ragu ketika menyangkut keselamatan dan kepentingan publik,” kata Nabilah.
Politikus PKS juga mendorong Pemprov DKI menelusuri sumber sampah yang masuk ke lokasi tersebut, termasuk kemungkinan kontribusi dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Menurut dia, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan penelusuran rantai pengangkutan, bukan sekadar asumsi.
“Telusuri dokumen, jalur pengangkutan, dan pengelolanya,” ujar Nabilah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi. Dok. Istimewa
Baca Juga :
Pramono Instruksikan DLH DKI Bersihkan Tumpukan SampahDia menegaskan penertiban TPS ilegal tidak boleh berhenti pada pembersihan lokasi. Pemprov DKI perlu memetakan titik rawan, memperkuat pengawasan pascapenertiban, serta memastikan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah resmi tersedia di tingkat wilayah.
“Jangan sampai satu lokasi ditutup lalu muncul lokasi baru. Solusinya harus permanen: pengawasan diperkuat, layanan resmi diperbanyak, masyarakat diedukasi, dan pelanggaran ditindak konsisten,” kata Nabilah.
Di samping itu, Nabilah menyampaikan kampanye pilah sampah yang digencarkan Pemprov DKI harus dibarengi pembenahan sistem dari hulu hingga hilir. Jakarta tidak cukup hanya meminta masyarakat berubah, tanpa ada perubahan dalam sistem dan penegakan aturannya.
“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, tata kelola sampahnya harus berani berbenah dari hulu sampai hilir,” tegas Nabilah.
