HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan rencana penerapan ducting sharing sebagai bagian dari upaya menata infrastruktur utilitas perkotaan, khususnya kabel fiber optik yang selama ini masih banyak terpasang di atas jaringan jalan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pembahasan ducting sharing bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (11/8/2026).
“Tentu, ducting sharing ini penting dicermati oleh SKPD yang terlibat, khususnya yang menangani ducting sharing, untuk kita jalankan di Kota Makassar,” kata Munafri kepada awak media usai pembahasan.
Menurut Munafri, penerapan ducting sharing berkaitan erat dengan rencana investasi yang akan masuk ke Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, pemerintah tidak hanya melihat aspek pembangunan fisik, tetapi juga memastikan skema investasi yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dan memiliki keberlanjutan.
“Ini melibatkan investor atau investasi yang akan masuk ke pemerintah kota. Sehingga kita membangun kajian untuk memastikan skema investasinya sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada,” jelas Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia mengatakan, keberlanjutan nilai investasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan sejak awal.
“Yang paling pertama harus kita jaga adalah keberlanjutan dari nilai investasi yang akan dilakukan oleh investor yang ada,” tegasnya.
Selain investasi, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan kelembagaan yang dapat menjalankan pola kerja sama bisnis dengan pihak ketiga maupun investor.
Appi menjelaskan, rencana ducting sharing sebenarnya telah mulai dibahas sejak tahun lalu. Namun, implementasinya membutuhkan skema kelembagaan yang tepat karena Pemerintah Kota Makassar belum memiliki perseroan yang dapat menjalankan pola kerja sama business to business (B2B).
“Karena kita tidak punya perseroan untuk melaksanakan B2B (business-to-business). Makanya dari awal kita mendorong untuk ada perseroan yang bisa melaksanakan kegiatan dengan pihak ketiga atau pihak investor untuk langsung bekerja sama,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar saat ini memproses pembentukan dua perseroda baru, yakni perseroda yang bergerak di bidang pangan dan perseroda di bidang infrastruktur.
“Kita lagi proses, ada dua perseroda yang kita membangun dari awal, yaitu perseroda pangan dan perseroda infrastruktur,” terangnya.
Menurut Appi, perseroda infrastruktur nantinya diharapkan dapat menjadi instrumen pemerintah kota dalam membangun pola kerja sama investasi dengan pihak ketiga.
“Semua nanti akan masuk ke dalam situ, sehingga untuk membangun kerja sama mereka yang akan menjadi proses penugasan untuk melakukan proses kerja sama di bidang investasi,” tuturnya.
Melalui skema tersebut, Pemkot Makassar berharap pengembangan infrastruktur kota tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan investor melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi.
“Kita berharap proses ini segera closing, sehingga tahun ini proses investasi ducting sharing sudah bisa berjalan di Makassar,” sambung mantan CEO PSM itu.
Pemkot Makassar pun memastikan aspek regulasi, investasi dan kelembagaan akan dimatangkan sebelum implementasi ducting sharing dilakukan secara bertahap di Kota Makassar. (*)
