jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengaku sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang geram dengan pelaku korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
"MBG adalah program sosial, oleh karena itu yang masih mau melakukan korupsi, ya, biadab begitu, kan," kata Charles ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
BACA JUGA: Lihat Itu Gestur Jokowi dan Prabowo, Penuh Makna
Diketahui, Prabowo bilang biadab bagi pejabat yang melakukan korupsi pada program MBG ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Prabowo bahkan menyebut koruptor di kasus tata kelola MBG tak layak dihormati, karena tak memiliki kemanusiaaan.
BACA JUGA: Pergerakan IHSG & Kurs Rupiah setelah Presiden Prabowo Pidato di Parlemen
Charles menyikapi pernyataan Prabowo meminta dilakukan desain ulang terhadap tata kelola MBG.
"Harus melakukan redesain total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
BACA JUGA: Rombongan Mahasiswa KKN Unhas Kecelakaan di Bantaeng, Mobil Terguling
Dia menyarankan pelaksanaan MBG bisa melibatkan dapur di sekolah, ketimbang memakai SPPG untuk memberikan makanan bagi penerima manfaat.
"Kenapa? Ya, itu demi memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi, ya, tindak-tindakan korupsi," kata Charles.
Dia mengatakan kasus korupsi dalam tata kelola MBG sebenarnya tak terjadi di level atas, yakni lingkaran BGN semata.
Charles menyebutkan korupsi tata kelola MBG disinyalir terjadi di level SPPG selaku dapur pembuat makanan.
Misalnya, dia menduga ada dapur yang seharusnya membuat makanan dengan modal Rp10 ribu diubah menjadi Rp8 ribu.
"Ada, ya, yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya begitu, kan, yang seharusnya Rp10.000 mungkin hanya diberikan makanan sebesar Rp8.000, belum lagi apa namanya underinvoicing dan lain sebagainya," ujar Charles.
Dia mengatakan parlemen tentu ingin menghentikan atau menghapus korupsi di program MBG.
Satu di antaranya melalui model dapur sekolah untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaaat.
Toh, kata dia, kasus keracunan makanan di berbagai daerah akibat mengonsumsi menu MBG bisa ditekan ketika dapur diserahkan ke sekolah.
"Per hari ini kami sudah melihat lebih dari 45.000 kasus keracunan di program MBG ini," ungkap Charles.
Dia mengatakan model dapur dari sekolah juga sesuai dengan pernyataan ahli gizi dan keamanan pangan yang menyatakan makanan berpotensi terkontaminasi jika dibiarkan di ruangan selama lebih empat jam.
"Ini di sinilah permasalahan menggunakan dapur yang tersentralistis dengan apa, ya, dengan metode yang kurang aman, ya, untuk bisa menyampaikan makanan ke anak-anak," ujarnya.
Namun, Charles meminta pemerintah bisa memberikan kompensasi ke pengusaha yang membangun SPPG ketika dapur diserahkan ke sekolah.
"Pemerintah harus memberikan kompensasi ya, ganti rugi kepada mereka yang mungkin sudah berinvestasi membangun dapur. Kenapa? Sebab, mereka sudah membangun dapur karena atas persetujuan dari pemerintah, atas persetujuan dari BGN," ujarnya.(Ast/JPNN)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Kritik MBG Langsung di Depan Prabowo: Mbok, Sesekali Ada Rendang
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
