Prabowo Subianto Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan ambulans udara berupa helikopter dan pesawat kecil untuk mempercepat evakuasi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama di daerah dengan akses sulit.
“Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan rumput, lapangan pasir, dan bisa mendarat di pinggir sungai supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit,” kata Prabowo dilansir dari Antara, pada Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, ambulans udara diperlukan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi kesulitan akses layanan kesehatan di sejumlah daerah.
Ia menyebut masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan hingga tujuh sampai sembilan jam untuk memperoleh layanan kesehatan, termasuk ibu yang membutuhkan pertolongan saat persalinan.
“Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan tujuh jam sampai sembilan jam pada saat melahirkan,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai menjadi salah satu kendala yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pertolongan medis dengan cepat. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mencari terobosan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat.
“Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif, salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu dokter terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana,” kata Prabowo.
Selain ambulans udara, pemerintah juga akan memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama lewat renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia mulai 2027. Menurut Prabowo, setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar.
Selain itu, pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten/kota. Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini ditargetkan rampung paling lambat pada 2030.
“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” tandasnya.(ant/ris/iss)
