Pemerintah bersama DPR RI menyepakati sejumlah keputusan terkait status kepegawaian guru. Kesepakatan ini mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu hingga peluang guru PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi data yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Agama, dan perwakilan kementerian terkait di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa terdapat tiga poin utama dalam kesepahaman tersebut. Pertama, tenaga guru PPPK paruh waktu akan segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi menjadi PNS.
Baca Juga :
Pemerintah Pastikan Beri Kesempatan Guru PPPK Ikuti Seleksi CPNS
"PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS,” ujar Prasetyo Hadi dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 18 Agustus 2026.
Poin ketiga yang disepakati adalah pemindahan status kepegawaian para guru tersebut menjadi pegawai pemerintah pusat. Prasetyo menambahkan, langkah ini diambil setelah melalui perhitungan matang terkait kebutuhan guru di berbagai mata pelajaran serta kemampuan anggaran fiskal negara.
“Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” jelas Prasetyo.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat penyelesaian permasalahan administrasi dan kesejahteraan guru guna mencari jalan keluar terbaik bagi para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
