jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan kebijakan dalam pengelolaan pembangunan bangsa.
"Hari Konstitusi tahun ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa akan pentingnya fondasi hukum yang telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya dalam rangka memperingati Hari Konstitusi Nasional setiap 18 Agustus.
BACA JUGA: Hari Konstitusi, Plt Sekjen MPR Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter Generasi Bangsa
Menurut Lestari, pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah yang meletakkan dasar bagi penyelenggaraan negara.
Rerie yang akrab disapa berpendapat di usia kemerdekaan yang ke-81, tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang diusung pemerintah sejalan dengan cita-cita konstitusi.
BACA JUGA: HUT RI, Siti Fauziah Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Wujudkan Kerja Nyata
"Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius," ungkap Rerie.
Dia menyebutkan berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2026, skor Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun selama empat tahun terakhir.
BACA JUGA: MPR Perkuat Pemahaman 4 Pilar Lewat Sosialisasi Berbasis Komunitas
Dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,37 pada 2025, sehingga Indonesia masih berada dalam kategori ‘demokrasi cacat’ (flawed democracy).
Hal serupa juga diungkapkan laporan V-Dem Institute yang menempatkan Indonesia dalam kategori otokrasi elektoral dan mengindikasikan bahwa pemilu berjalan tidak sepenuhnya adil dan lapangan pertarungan politik yang tidak setara.
"Ini adalah alarm bagi kita semua. Konstitusi kita menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara dan mengamanatkan keadilan sosial. Namun, data menunjukkan ruang demokrasi kita justru menyempit," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie mendorong agar rekonstruksi desain konstitusi terus digalakkan untuk memastikan sistem presidensial dengan mekanisme saling kawal (checks and balances) benar-benar hidup dalam praktik.
"Kita harus memastikan kebijakan yang ada benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," tegas Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.
Selain itu, Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR menjelaskan, masyarakat harus terus diedukasi tentang hak dan kewajiban konstitusional mereka, serta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Rerie juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebangsaan di atas segala perbedaan di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Indonesia berdiri bukan karena kita semua serupa, tetapi karena kita semua sepakat memilih berbagi 'rumah' yang sama. Konstitusi kita adalah jaminan bagi semua anak bangsa untuk hidup rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Rerie. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Kecam Penurunan Bendera Merah Putih di Hari Damai Aceh
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
