JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah fokus meningkatkan kualitas belanja negara dan menekan angka kemiskinan pada 2027 mendatang sebagaimana tecantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam RAPBN, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 6-6,5 persen, rasio gini berada di kisaran 0,362-0,367, dan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.
"Kami berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat," kata Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Baca juga: 10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2027, BGN Tertinggi
Ia menuturkan, belanja pemerintah dalam APBN pun diarahkan pada delapan klaster atau Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), seperti yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2028).
Kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Diketahui, dalam RAPBN 2027, belanja negara dipatok sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp 3.942,5 triliun.
"Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan," kata Ferry.
Baca juga: Cek Desil dan Pelajaran tentang Arti Berkecukupan
Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menjaga daya beli masyarakat.
Komitmen itu tecermin dari rencana pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun, atau sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah dalam RAPBN 2027.
Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk berbagai program seperti KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga renovasi sekolah dan madrasah.
Di samping itu, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp 549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial (perlinsos), yang di antaranya mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta atensi sosial dan penanganan bencana.
Alokasi tersebut sejalan dengan fungsi APBN yang tidak hanya berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai shock absorber atas tekanan eksternal serta instrumen perlindungan bagi warga rentan.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat," kata Ferry.
Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT
