Trump Ancam Perang Ekonomi ke Iran: Sanksi Bakal Diperluas, Cina Bisa Terdampak

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam akan memulai perang ekonomi besar-besaran terhadap Iran. Trump menyampaikan ancaman itu saat kedua negara belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir enam bulan.

Trump menamai rencana itu sebagai ‘Economic D-Day’. Ia mengatakan bakal menjalankan operasi ekonomi yang menurutnya menjadi salah satu tekanan paling besar yang pernah diterapkan AS terhadap sebuah negara.

Kendati demikian, Trump tidak menjelaskan secara spesifik langkah apa yang akan dilakukan AS selain sanksi-sanki yang saat ini sudah diberlakukan terhadap Teheran.

Inisiatif ancaman tersebut muncul setelah perundingan antara AS dan Iran tidak menunjukkan kemajuan berarti. Batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan yang disepakati kedua negara pada Juni 2026 telah berakhir tanpa kesepakatan baru.

Salah satu persoalan utama dalam perundingan tersebut adalah pembukaan kembali Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi jalur perdagangan sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Ketidakpastian mengenai kondisi Selat Hormuz juga telah membuat sebagian pemilik kapal menghindari jalur tersebut dan meningkatkan risiko serta biaya pengiriman minyak. Dikutip dari Reuters pada 17 Agustus, Trump menyampaikan AS akan mulai menerapkan Economic D-Day pada pekan depan.

Tekanan ekonomi terhadap Iran sebenarnya bukan langkah baru bagi AS. Washington bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa telah memberlakukan berbagai sanksi, embargo perdagangan, dan pembekuan aset terhadap Iran sejak akhir 1970-an.

Berbagai kebijakan tersebut berkaitan dengan program nuklir Iran, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok militan. Namun, tekanan tersebut meningkat sejak perang Iran dimulai pada Februari.

Pemerintah AS menambah sanksi terhadap sektor maritim, energi, dan keuangan Iran, sekaligus memberlakukan blokade laut untuk membatasi aktivitas perdagangan negara tersebut.

Skala sanksi yang diterapkan Washington juga terus meluas. Data Office of Foreign Assets Control (OFAC) Kementerian Keuangan AS menunjukkan Negeri Abang Sam telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari seribu individu, kapal, dan pesawat sejak Trump memulai masa jabatan keduanya.

Langkah terhadap sektor digital bahkan mencakup pembekuan aset kripto yang diperkirakan terkait dengan Iran. Nilai aset kripto yang dibekukan tersebut mencapai sekitar US$500 miliar.

Dalam unggahannya di media sosial Truth, Politisi Partai Republik itu mengumumkan akan memperluas ancamannya kepada negara-negara yang masih memberikan dukungan ekonomi kepada Iran.

Trump meminta negara-negara sekutunya untuk mendukung upaya Washington mengisolasi Iran secara ekonomi. Ia juga memperingatkan setiap negara yang membiarkan lembaga keuangan, perusahaan, bandara, maupun entitas pemerintahnya memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi dari AS.

“Penyelundupan minyak, fasilitas swap, transfer uang tunai, rumah penukaran valuta asing, pendaftaran kapal, perusahaan kedok—semuanya harus dihentikan sekarang, tulis Trump, sebagaimana diberitakan oleh The Wall Street Journal pada Rabu, (19/8).

Sehari sebelumnya, Trump mengatakan AS memiliki sejumlah instrumen ekonomi baru yang dapat digunakan untuk memberikan tekanan kepada Iran. Ia memperkirakan langkah itu dapat memberikan dampak terhadap pasar minyak dunia. Jika tekanan ekonomi terhadap Iran berhasil, Trump menilai harga minyak berpotensi turun tajam.

“Kami memiliki sanksi yang sangat keras dan kita lihat apa yang terjadi. Hasilnya bisa sangat baik dan harga minyak akan jatuh seperti batu, atau kami akan terus melakukan persis seperti yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah memberikan gambaran mengenai langkah-langkah baru terhadap Iran yang ditujukan untuk mendorong Teheran kembali ke meja perundingan. Namun, dia tidak memberikan rincian mengenai langkah baru tersebut.

“Nantikan pengumuman lebih lanjut pekan depan karena kami akan menerapkan langkah-langkah yang belum pernah terlihat dalam sejarah isolasi ekonomi suatu negara,” kata Bessent dalam wawancara dengan Newsmax pada Rabu.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Cina merupakan mitra dagang terbesar Iran. Data perusahaan analitik Kpler pada 2025 menujukan Cina menjadi pembeli utama minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut, yakni lebih dari 80% dari total minyak Iran.

Dalam upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran, Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa malam menyatakan telah menangguhkan transaksi keuangan dan ekonomi dengan Iran.

Langkah tersebut berpotensi membatasi akses Teheran terhadap sumber utama barang impor sekaligus jalur finansial alternatif yang selama ini menghubungkan Iran dengan perekonomian global.

Reuters melaporkan bahwa Kementerian Keuangan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan yang membantu Iran menukar pendapatan dari penjualan minyak dengan barang impor.

Pakar sanksi dari Foundation for Defense of Democracies, Miad Maleki, menilai pernyataan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, kemungkinan menjadi sinyal bahwa Washington akan memperketat sanksi terhadap pihak-pihak yang membantu perdagangan Iran.

Sasaran tersebut dapat mencakup perusahaan pengangkut minyak, pembeli minyak, hingga penukar mata uang yang membantu Iran membiayai kebutuhan impornya.

AS juga dapat memperluas sanksi ke sektor penerbangan. Langkah ini bertujuan membatasi kemampuan Iran mengangkut barang setelah AS memblokade jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.

Opsi lain yang sempat dibahas pejabat AS dan Israel adalah blokade darat terhadap Iran. Langkah tersebut membutuhkan kerja sama dari negara-negara yang berbatasan dengan Iran, seperti Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia.

Trump dinilai memiliki pengaruh terhadap Pakistan dan Turki. Pakistan baru-baru ini meminta fasilitas pertukaran mata uang senilai US$10 miliar dari Departemen Keuangan AS, sedangkan Turki sedang berupaya kembali bergabung dalam program pesawat tempur F-35.

Blokade darat dapat semakin menekan Iran dengan membatasi masuknya kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan tekstil. Namun, para pakar menilai penerapan kebijakan tersebut akan sulit dan belum tentu memicu aksi protes atau meningkatkan tekanan masyarakat terhadap pemerintah Iran.

Selain sanksi, AS juga dapat menggunakan tarif untuk menekan negara-negara yang masih membantu perdagangan Iran. Senat pada pekan lalu mengesahkan rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia yang juga memuat sanksi baru terhadap Iran.

Rancangan tersebut akan memberikan kewenangan tambahan kepada Trump untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara yang membantu perdagangan Iran atau pengadaan senjata bagi Teheran.