JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa (20/10/2026), program ini telah menjangkau 57 juta penerima di 38 provinsi, tetapi pengawasan mutu makanan masih menjadi pekerjaan rumah setelah ribuan dapur dihentikan sementara dan laporan dugaan keracunan muncul di berbagai daerah.
Data pemerintah per 30 September 2026 mencatat layanan MBG ditopang 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Sebanyak 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dihentikan sementara operasionalnya akibat belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," ungkap BGN melalui @badangizinasional.ri, 15 September 2026 kemarin.
Sebanyak 654 SPPG yang masuk kategori kritis diusulkan untuk ditutup permanen apabila dalam tujuh hari tidak memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan.
Berdasarkan sebaran wilayah, SPPG terbanyak berada di Wilayah II (Jawa) dengan 927 unit. Berikutnya Wilayah I (Sumatera) sebanyak 239 unit, dan Wilayah III (luar Jawa dan Sumatera) sebanyak 110 unit.
Persoalan keamanan pangan juga tercermin dari data dugaan keracunan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada 3 September, Kepala BGN Sudaryono menyebut 5.482 orang menjadi korban dalam 71 kejadian keracunan sejak 22 Juli 2026.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak MBG dimulai pada 2025 hingga akhir Agustus 2026.
Baca Juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Deretan Kasus Korupsi Besar Terungkap, dari Minyak hingga MBG
Perluasan dan Ketepatan SasaranData publikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui APBN Kita Oktober 2026 mencatat target penerima MBG pada 2026 sebanyak 74,56 juta orang.
Dengan jangkauan sekitar 57 juta penerima per akhir September, program tersebut belum mencapai target tahunan.
Pemerintah juga menyiapkan perluasan layanan untuk 2027. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana menyebut target penerima manfaat tahun depan sebanyak 72.464.886 orang.
"Terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Kurnia, 30 September kemarin.
BGN turut melakukan penajaman sasaran. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan distribusi MBG.
Di saat yang sama, pemerintah berupaya memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Pada Rabu (14/10), BGN mengaktivasi 980 SPPG di 16 provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sebanyak 691 unit berada di Sumatera, sedangkan 289 lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Aktivasi tersebut menyusul pengaktifan 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur pada pekan sebelumnya.
Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sembilan SPPG baru juga diresmikan sehingga jumlahnya menjadi 14 unit. Penambahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program di wilayah kepulauan.
Selain menambah dapur, BGN menguji penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah daerah, antara lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan wilayah 3T.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penerapan sistem tersebut akan dilakukan bertahap setelah hasil uji coba dievaluasi. BGN menargetkan 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026.
Baca Juga: [FULL] Kritik Bivitri Susanti Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mulai dari MBG hingga Karhutla
Mutu Dapur Jadi TantanganSejumlah laporan dugaan keracunan terkait MBG muncul di berbagai daerah sepanjang 2026.
Pada akhir Juli, sebanyak 707 siswa dan guru di SMKN 6 Semarang dilaporkan mengalami dugaan keracunan.
Di Sidoarjo, 730 orang dilaporkan terdampak dalam satu kejadian pada 4 September. Sementara itu, kasus di Gembong, Pati, dilaporkan melibatkan sedikitnya 259 siswa dan tenaga pendidik pada 10 September.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) turut menyoroti dampak yang dialami penerima manfaat.
Dalam siaran pers pada 11 September, ELSAM mengangkat kasus seorang siswi berinisial FP di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dilaporkan mengalami keracunan MBG pada pertengahan Agustus.
Menurut keterangan ELSAM, FP mengalami gangguan daya ingat dan tidak mampu mengenali keluarga serta teman yang datang menjenguk. ELSAM menyebut pemeriksaan dokter menunjukkan penurunan daya ingat hingga 70 persen.
Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir menilai kejadian berulang perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, terutama pengawasan dan pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi.
ELSAM juga mendesak pemerintah menjamin pemulihan serta kompensasi bagi korban dan keluarga. Organisasi tersebut turut meminta pemerintah menghentikan program dan membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Di sisi lain, BGN menyatakan penanganan laporan dugaan keracunan meliputi penghentian sementara operasional dapur terkait, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, dan investigasi untuk mencari penyebab kejadian.
Baca Juga: BGN soal Temuan Mayat Terborgol di Kendal: Bukan Gedung SPPG, Tak Terkait MBG
Kepala BGN Sudaryono juga menyebut adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk proses memasak yang dilakukan terlalu awal.
"Setiap kejadian itu, satu dapurnya di-suspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan, kita akan cari tahu gitu, kemudian KaSPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi, sebetulnya keracunannya karena apa," ujar Sudaryono dalam keterangan BGN pada Agustus 2026.
Dampak kejadian tersebut juga menjadi perhatian dari sisi biaya yang ditanggung masyarakat. ELSAM mengutip estimasi CELIOS bahwa kerugian sosial akibat keracunan MBG hingga akhir Agustus mencapai Rp25,04 miliar-Rp40,38 miliar.
Biaya yang secara langsung ditanggung keluarga korban diperkirakan Rp9,74 miliar hingga hampir Rp12 miliar. Estimasi itu mencakup biaya medis, hilangnya produktivitas, transportasi, pendampingan, dan pengeluaran rumah tangga lainnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Danang Suryo Editor : Gading-Persada
Sumber : Berbagai Sumber
- Makan Bergizi Gratis
- Badan Gizi Nasional
- SPPG
- keracunan MBG
- dua tahun pemerintahan prabowo gibran
- 2 tahun pemerintahan prabowo gibran
