Pemerintah mengalokasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1.300 triliun pada kuartal IV 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bendahara negara menuturkan, pemerintah masih mencari ruang efisiensi anggaran untuk memastikan belanja negara berjalan optimal.
“Untuk Q4 ini, APBN akan belanja sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp 1.200 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers usai rapat terbatas ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Suahasil menjelaskan, pemerintah tetap melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran untuk sisa 2026. Langkah ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya rutin pada akhir tahun untuk memastikan anggaran terlaksana secara efisien tanpa menghentikan program-program pemerintah.
Menurut Suahasil, efisiensi bukan berarti memangkas atau menghentikan belanja, melainkan mencari cara agar target dan keluaran program dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.
“Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” kata dia.
Ia mencontohkan perubahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilainya telah membawa perubahan positif dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hasilnya, kata dia, ruang efisiensi dalam pelaksanaan MBG dapat terbuka.
Suahasil berharap, peningkatan belanja pada kuartal IV dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga pelaksanaan layanan publik dan perlindungan sosial. Salah satu program yang mulai bergulir pada kuartal IV adalah bantuan pangan yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat serta meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Ini yang kita cari,” kata Suahasil.
Di sisi lain, Suahasil memastikan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), angka tersebut di bawah ambang batas 3%. Ia mengatakan, pemerintah berupaya menjaga APBN tetap efisien di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak yang berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
“Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85 persen dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” kata Suahasil.
