Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai arah pembangunan pemerintah saat ini semakin menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan. Menurut dia, berbagai program yang dijalankan pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Sarmuji mengatakan, pendekatan tersebut mencerminkan penerapan ekonomi konstitusi yang menjadikan rakyat sebagai orientasi sekaligus subjek pembangunan. Ia menilai perubahan paradigma itu terlihat dari sejumlah program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan bagi petani dan pemerataan akses listrik.
"Ada pergeseran paradigma pembangunan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Presiden sedang menerapkan ekonomi konstitusi dalam pengertian yang sebenarnya, di mana rakyat banyak menjadi orientasi sekaligus subjek pembangunan," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Sarmuji, program pemerintah perlu dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat. Ia menyebut sejumlah kebijakan diarahkan agar warga, khususnya kelompok kecil, memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.
"Kalau kita perhatikan secara saksama, seluruh program pemerintah hari ini dimaksudkan agar rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi lebih berdaya," ujarnya.
Program Gizi, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi PerhatianSarmuji mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh asupan makanan bergizi.
Berdasarkan data pemerintah, hingga Mei 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat.
Selain pemenuhan gizi, pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat beroperasi di sedikitnya 166 titik untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga menyediakan program Cek Kesehatan Gratis untuk masyarakat luas. Hingga Juli 2026, program tersebut tercatat telah melayani lebih dari 73 juta warga.
