Aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa menyoroti krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal itu disampaikan dalam aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Demonstran membentangkan berbagai poster kritik di sekitar lokasi aksi. Massa membawa poster bertuliskan "Menyala Hutanku, Ke Mana Pemerintahku?", "Beresin Asap Segera, Ini Bukan Warna Sunset", dan "Ini Bukan Bencana Alam, Ini Bencana Kebijakan". Peserta aksi juga memajang spanduk bertuliskan "Mimpiku Nggak Muluk-muluk: Bisa Bernapas Lega, Hutanku Terjaga".
Massa aksi yang tergabung dalam Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) menilai pemerintah membiarkan kejahatan lingkungan. Mereka menuding pemerintah enggan menindak tegas korporasi pembakar hutan.
Salah satu peserta demo dari BEM IPB University, Rizki Maulana, menilai krisis Karhutla di Kalimantan telah mengancam ekosistem global. Dampak krisis lingkungan tersebut kini merugikan masyarakat luas.
"Hutan Kalimantan bukan cuma milik Indonesia, tapi paru-paru bumi. Bahkan masyarakat yang paling 'buta politik' pun merasakan dampak negatif dari Karhutla ini. Bencana ini terus berulang karena ada korporasi yang merapat ke pemerintah sehingga diberi kebebasan. Harusnya kita malu, negara lain pun sudah menuntut kita terkait hal ini," kata Rizki di lokasi aksi.
Meskipun mahasiswa sedang menghadapi masa ujian akademis, rizki menjelaskan mahasiswa tetap berkomitmen mengawal isu Karhutla dan empat isu penting lainya secara berkala. Mereka menolak tindakan radikal dalam menyampaikan aspirasi.
"Kalau misalkan ini sampai malam pun tidak turun dari stakeholder-nya, kita juga sebagai mahasiswa tahu aturan dan tidak main radikal. Maka dari itu kita akan merumuskan kembali dan mengumpulkan massa lebih banyak lagi," ujar Rizki.
Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 18.30 WIB. Massa menutup aksi dengan memasang spanduk tuntutan di atas monumen Tugu Tani, kemudian membubarkan diri secara teratur.
.
