Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui pembenahan penyimpanan bahan pangan, penguatan pengawasan, dan penyesuaian mekanisme operasional. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus meminimalkan risiko keamanan pangan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, mengatakan pelaksanaan MBG terus mengalami penyesuaian. Ia menyoroti sejumlah aspek yang menjadi perhatian, mulai dari kebersihan dan penyimpanan bahan pangan hingga pengawasan melalui sistem kamera pengawas atau CCTV.
Advertisement
“Sebenarnya kan Presiden mendengar (masukan) kemudian meng-adjust (mengevaluasi). Satu soal kebersihan. Sekarang digunakan pendingin-pendingin untuk menyimpan barang-barang. Jangan sampai barang-barang ayam apa segala itu bisa basi ya sehingga didistribusikan udah basi. Yang kedua itu yang namanya sistem CCTV saya sebut tadi,” jelas Syahganda seperti dikutip Rabu (21/10).
Kepala Bakom juga menyoroti perubahan mekanisme kompensasi investasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, mekanisme yang sebelumnya menggunakan skema kompensasi tetap kini diarahkan menjadi berbasis porsi makanan yang disediakan. Perubahan ini menempatkan penyediaan makanan sebagai dasar perhitungan, sehingga alokasi untuk makanan dapat lebih proporsional.
“Sekarang per porsi makanan. Nah itu selisihnya yang dijadikan makanan makin besar sekarang,” ujarnya.
Menurut Syahganda, aspek kebersihan, penyimpanan bahan pangan, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Selain itu, pengawasan melalui CCTV juga menjadi salah satu aspek penting. Pemantauan diperlukan untuk mendukung pengawasan proses operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
