Transformasi sektor pangan nasional memerlukan lingkungan yang terjaga serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong penguatan tata kelola lingkungan, khususnya melalui pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu hingga hilir menggunakan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Melalui skema ini, sampah diolah langsung dari sumbernya, sementara residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan diproses menjadi energi listrik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Pemerintah menargetkan sedikitnya 21 PSEL terbangun hingga akhir tahun 2028 atau 2029. Dalam empat bulan terakhir, peresmian pembangunan PSEL telah dimulai di empat lokasi strategis, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung.
Percepatan proyek PSEL tersebut didukung hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menyederhanakan prosedur serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar persiapan hingga pelaksanaan proyek berjalan lebih cepat.
Selain PSEL, penguatan tata kelola lingkungan juga diperkuat dengan hadirnya Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola pasar karbon nasional yang tertib dan transparan.
Upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan ini berjalan seiring dengan agenda penguatan kedaulatan pangan nasional. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan swasembada pada delapan komoditas pangan utama dan tidak lagi melakukan impor beras untuk konsumsi masyarakat, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat. Dengan kerja bersama, insyaallah fondasi yang kita bangun hari ini membuat Indonesia lebih tangguh," pungkas Zulhas.
(prf/ega)
