Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik penyelundupan yang dinilai merugikan bangsa dan masyarakat. Menurutnya, penyelundupan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam perekonomian nasional dan keberlangsungan industri dalam negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu. Para ahli hukum, para ahli pidana akan membenarkan. Coba apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan pelanggaran," ujar Prabowo.
Baca juga: Prabowo: Karhutla Tidak Semata-mata Alamiah, Ada Campur Tangan Manusia
Prabowo menegaskan, praktik penyelundupan dapat melemahkan perekonomian Indonesia. Dia menyoroti berbagai bentuk penyelundupan, mulai dari narkotika dan barang yang mengancam industri dalam negeri hingga sumber daya alam serta barang bersubsidi.Baca Juga:Kortastipidkor Polri Geledah Ruang Kerja Bupati Gowa Husniah, Sita 4 Boks Dokumen PBG“Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita. Membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita. Penyelundupan ke dalam, apakah berupa penyelundupan narkotika, apakah berupa penyelundupan barang-barang yang akan membuat pabrik-pabrik kita tutup atau penyelundupan keluar," katanya.
Prabowo kemudian merinci sejumlah komoditas yang menurutnya masih menjadi sasaran penyelundupan, termasuk timah, emas, batu bara, kayu, hingga bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk bersubsidi.
Harta kekayaan kita diselundupkan. Timah kita diselundupkan. Emas kita diselundupkan. Batu bara kita diselundupkan. Kayu kita diselundupkan. BBM kita yang kita subsidi diselundupkan. Pupuk kita yang disubsidi diselundupkan,” sambungnya.
Prabowo pun mempertanyakan sistem yang dinilai masih memberikan ruang bagi praktik penyelundupan. Dia menegaskan, praktik tersebut tidak seharusnya dibiarkan karena dapat merugikan negara dan masyarakat.
“Bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa sistem yang mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan,” pungkasnya.
#nasional
