Pemerintah Jepang berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), termasuk bensin, secara bertahap mulai Desember 2026. Kebijakan ini diambil untuk menekan beban anggaran negara akibat program subsidi yang selama ini digunakan untuk meredam kenaikan harga energi.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan sejak Maret 2026, pemerintah Jepang memberikan subsidi untuk menjaga harga eceran bensin di kisaran 170 yen per liter.
Mulai Desember mendatang, pemerintah Jepang akan menaikkan batas harga bensin yang menjadi acuan pemberian subsidi sebesar 5 yen per liter setiap bulan. Penyesuaian ini akan dilakukan secara bertahap hingga musim semi, dengan tetap memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.
“Subsidi BBM tersebut awalnya merupakan langkah sementara untuk meredam dampak kenaikan harga energi, terutama di tengah kekhawatiran gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah,” kata Takaichi dikutip dari Kyodo News, Sabtu (31/10).
Takaichi menilai besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah membuat skema tersebut perlu dievaluasi agar lebih berkelanjutan. Subsidi bahan bakar saat ini telah melampaui 50 yen per liter, dengan biaya lebih dari 10 miliar yen per hari.
Dia menambahkan, total anggaran yang telah dikeluarkan untuk membiayai program subsidi tersebut sejak dirinya menjabat pada Oktober 2025 mencapai sekitar 1,4 triliun yen.
Kebijakan energi Jepang ini berlangsung di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia setelah Selat Hormuz secara efektif tertutup menyusul pecahnya perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada akhir Februari 2026.
Di sisi lain, pemerintah Jepang tetap akan memberikan bantuan untuk tagihan listrik dan gas selama musim dingin tahun ini, seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui kebijakan tersebut, rumah tangga rata-rata diperkirakan dapat menghemat sekitar 7.000 yen atau setara USD 44 selama tiga bulan, mulai Desember 2026.
Rencana pengurangan subsidi ini juga muncul setelah sejumlah partai politik, baik dari koalisi pemerintah maupun oposisi, mengusulkan agar program tersebut ditinjau secara bertahap. Mereka menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi penghentian subsidi atau exit strategy untuk mengurangi tekanan terhadap kondisi fiskal Jepang.
“Sebagai negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, Jepang sangat bergantung pada impor minyak, terutama dari kawasan Timur Tengah,” pungkasnya.
