Deretan Kasus Penyadapan Pemimpin Negara yang Paling Menggemparkan

Kasus penyadapan presiden RI dan berbagai kepala negara di dunia selalu menjadi isu geopolitik hangat yang memicu guncangan diplomatik antarnegara. Praktik pengintaian komunikasi atau spionase terhadap pejabat tingkat tinggi tidak hanya melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan nasional. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi digital, metode peretasan dan pengumpulan data intelijen menjadi semakin canggih serta makin sulit dideteksi.

Para pengamat menyatakan bahwa sangat sulit bagi pejabat tinggi untuk terlepas dari jeratan penyadapan di masa modern ini karena setiap negara pada dasarnya memata-matai satu sama lain, di mana pembedanya hanyalah apakah aksi tersebut terungkap ke publik atau tidak.

Kasus penyadapan presiden RI serta para pimpinan dunia lainnya terus berulang karena dorongan geopolitik, pengumpulan data intelijen, serta pemantauan kebijakan ekonomi nasional. 

Kasus pengintaian komunikasi ini dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari penyusupan piranti lunak zero-click seperti Pegasus, penyadapan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa izin peradilan, hingga pemanfaatan stasiun pemantau sinyal satelit internasional yang dikendalikan oleh aliansi intelijen asing.

Peristiwa spionase terbesar yang membuka mata dunia terjadi pada Juni 2013, ketika mantan analis National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden, membocorkan ribuan dokumen rahasia kepada media internasional di Hong Kong. 

Dalam bocoran tersebut, terungkap bahwa NSA bekerja sama dengan aliansi Lima Mata (Five Eyes) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, dan Kanada yang dibentuk sejak 1946. 

Pada pengungkapan dokumen lanjutan di pertengahan 2014, jumlah pimpinan negara yang menjadi korban penyadapan membengkak hingga 122 orang dari yang semula 35, termasuk saat penyelenggaraan KTT G20 di Toronto, Kanada.

Berikut adalah rekam jejak kasus penyadapan pimpinan negara lainnya yang paling menggemparkan dan tercatat dalam sejarah:

Skandal penyadapan terhadap Kekanseliran Jerman terungkap pada Oktober 2013 berdasarkan dokumen bocoran Edward Snowden. Badan intelijen Amerika Serikat (NSA) terbukti memantau ponsel Kanselir Angela Merkel dan 69 nomor telepon pejabat tinggi Jerman sejak 2002. 

Pembicaraan yang disadap mencakup konsultasi krisis finansial global pada 2009 serta percakapan soal Uni Eropa pada 2011. Insiden ini membuat Merkel meradang dan mendorong Pemerintah Jerman memutus kontrak infrastruktur dengan perusahaan komunikasi AS, Verizon.

Pada September 2013, dokumen NSA membongkar aktivitas penyadapan terhadap ponsel Presiden Brasil Dilma Rousseff dan 29 pejabat tinggi pemerintahannya. Penyadapan tersebut bahkan dilakukan saat Rousseff menjabat di dewan perusahaan minyak negara, Petrobras, guna memantau aset ekonomi. 

Atas insiden ini, Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraan resmi ke Washington pada Oktober 2013 dan membatalkan kontrak pembelian 36 jet tempur Boeing bernilai 4,5 miliar dolar AS.

Pada Juni 2015, dokumen rahasia WikiLeaks mengungkapkan bahwa NSA menyadap saluran telepon tiga Presiden Prancis secara berturut-turut, yaitu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande. 

Penyadapan dilakukan di Paris serta Kedutaan Besar Prancis di Washington. Presiden Francois Hollande meradang lalu memanggil Duta Besar AS Jane Hartley serta menangguhkan perundingan kerja sama bilateral hingga mendapat jaminan keamanan resmi dari Gedung Putih.

Dokumen Snowden yang dirilis pada Oktober 2013 membocorkan bahwa NSA meretas server surat elektronik resmi Presiden Meksiko Felipe Calderon beserta jajaran kabinetnya. 

Selain Calderon, Enrique Pena Nieto juga menjadi target penyadapan saat melangsungkan kampanye Pemilu Meksiko pada 2012. Insiden ini memicu peninjauan kembali kerja sama pertahanan dan intelijen di kawasan perbatasan kedua negara.

Kasus kasus penyadapan pemimpin negara yang menimpa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terungkap pada November 2013. Dokumen Defence Signals Directorate (DSD) Australia mengonfirmasi penyadapan telepon seluler SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, serta jajaran menteri selama 15 hari pada Agustus 2009. Presiden SBY merespons tegas dengan menarik Duta Besar RI Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra dan menghentikan sementara latihan militer bersama.

Kasus penyadapan Presiden RI terbaru mengguncang Jakarta pada Selasa, 3 November 2026, ketika Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiga tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso diduga memasukkan nomor telepon presiden, menteri, politisi, jurnalis, hingga pengusaha ke dalam sistem LIMS tanpa prosedur penegakan hukum dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Ancaman spyware kian meresahkan dunia setelah investigasi Pegasus Project diresmikan oleh konsorsium media internasional pada Juli 2021. 

Piranti lunak buatan NSO Group asal Israel ini memiliki kemampuan canggih zero-click, yaitu menyusup ke dalam perangkat tanpa perlu interaksi pengguna seperti menekan tautan atau menjawab panggilan. Begitu terinfeksi, Pegasus dapat mengakses pesan singkat, mengunduh foto, mengendalikan mikrofon, hingga merekam video secara diam-diam.

Hasil penelusuran dokumen Pegasus Project mengungkap deretan pimpinan dunia yang nomor teleponnya masuk dalam daftar target incaran:

Pada paruh pertama 2019, nomor ponsel Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta penasihat utamanya Franck Paris dan pengawal pribadi Alexandre Benalla teridentifikasi masuk dalam daftar target peretasan yang diduga dipilih oleh badan intelijen Maroko di tengah krisis politik Aljazair.

Nomor telepon Presiden Cyril Ramaphosa ditemukan dalam kelompok data target pengawasan pada 2019 yang mengindikasikan adanya upaya pengintai komunikasi kepala negara Afrika Selatan oleh pihak asing asal Rwanda.

Pada rentang tahun 2018 hingga 2019, nomor telepon Presiden Irak Barham Salih terdaftar dalam kelompok target yang berkaitan dengan pengguna sistem pengawasan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Agen pengawas Maroko diduga memasukkan nomor telepon Raja Mohammed VI dan mantan Perdana Menteri Saad Eddine el-Othmani ke dalam sistem Pegasus pada 2019, yang membuktikan bahwa spyware canggih juga dimanfaatkan untuk operasi pengawasan politik internal domestik.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 menjelang Pemilihan Presiden Meksiko 2018, sedikitnya 26 orang di lingkaran dekat Lopez Obrador, termasuk istri, tiga anak laki-laki, saudara, hingga dokter pribadinya diincar sebagai sasaran peretasan oleh partai penguasa saat itu.

Nomor telepon Imran Khan terdaftar dalam catatan target peretasan Pegasus pada 2019 yang diduga kuat dipilih oleh pihak intelijen India di tengah tingginya ketegangan persaingan geopolitik kedua negara bertetangga tersebut.

Nomor telepon PM Mostafa Madbouly teridentifikasi dalam catatan sasaran pengawasan digital Pegasus pada 2019 yang diduga dioperasikan oleh pihak Arab Saudi.

Direktur Strategi Riset Freedom House, Nate Schenkkan, mengimbau agar komersialisasi teknologi pengintai seperti Pegasus diatur secara ketat. Bebasnya penjualan teknologi penyadapan antarnegara berpotensi merusak ruang privasi publik serta meruntuhkan standar keamanan komunikasi pimpinan negara di seluruh dunia.

Setiap kali skandal kasus penyadapan pemimpin negara terungkap ke publik, dampaknya langsung terasa pada konstelasi hubungan diplomatik antarnegara. 

Tindakan pengintaian ilegal (unlawful wiretapping) ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika internasional yang merusak rasa saling percaya di antara negara pembawa misi perdamaian dan kerja sama bilateral.

Negara-negara yang menjadi korban spionase umumnya mengambil langkah politik tegas sebagai bentuk protes atas pelanggaran kedaulatan wilayah dan komunikasi nasional mereka.

Berikut adalah beberapa bentuk ketegangan dan respons diplomatik yang muncul akibat skandal penyadapan:

• Penarikan Duta Besar: Pembekuan hubungan sementara yang ditandai dengan pemanggilan pulang duta besar dari negara pelaku penyadapan, seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, di Canberra pada 2013.

• Penghentian Kerja Sama Strategis dan Ekonomi: Penangguhan pertukaran informasi intelijen, latihan militer bersama, hingga pembatalan kontrak pengadaan alutsista bernilai miliaran dolar seperti yang dilakukan Brasil terhadap jet tempur Boeing AS.

• Penandatanganan Tata Perilaku Diplomatik: Pembentukan kesepakatan tata perilaku (code of conduct) dan traktat anti-penyadapan antarnegara untuk menjamin perlindungan komunikasi pimpinan negara di masa depan.