JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung penuh langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mendesak pemerintah Rusia menghentikan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam militer negara tersebut. Ia mengingatkan, keterlibatan WNI dalam dinas militer asing tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga berisiko menghapus status kewarganegaraan RI.
Nurul menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut pelindungan warga negara sekaligus kedaulatan hukum Indonesia. Desakan Kemlu kepada Rusia sendiri muncul setelah adanya laporan seorang WNI yang tewas dalam perang melawan Ukraina usai bergabung dengan militer Rusia.
"Langkah Kementerian Luar Negeri harus kita dukung. Pemerintah tidak boleh tinggal diam ketika ada warga negara Indonesia yang diduga direkrut menjadi bagian dari militer asing dan harus menghadapi risiko kehilangan nyawa di medan perang. Pelindungan WNI merupakan tanggung jawab negara," ujar Nurul di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Nurul, pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk meminta Rusia menghentikan seluruh mekanisme perekrutan WNI, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Hubungan diplomatik kedua negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan Indonesia dalam melindungi keselamatan serta status hukum warga negaranya.
"Jangan pernah mempertaruhkan nyawa dengan menjadi tentara asing. Masyarakat harus memahami bahwa menjadi anggota militer negara lain bukan pekerjaan biasa. Ada risiko keselamatan, konsekuensi hukum, bahkan kemungkinan kehilangan kewarganegaraan Indonesia," katanya.
Nurul menjelaskan, Indonesia memiliki ketentuan tegas mengenai kehilangan kewarganegaraan bagi warga negara yang masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan itu menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
