Jakarta, VIVA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmasi dan dana kompensasi khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Permintaan itu disampaikan menyusul pemangkasan alokasi transfer ke daerah (TKD) yang dinilai mempersempit kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga penurunan angka tengkes (stunting).
Bupati Flores Timur sekaligus Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk NTT, Antonius Doni Dihen, menilai skema pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) selama ini belum mencerminkan keadilan bagi daerah kepulauan dan wilayah dengan kemampuan keuangan terbatas.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus agar daerah berkapasitas fiskal rendah, terutama di NTT, memperoleh dukungan anggaran yang lebih memadai.
"Kita minta supaya ada afirmasi. Afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ. Untuk sekian lama hitungan Dana Alokasi Umum tidak cukup adil buat kami," kata Doni dalam Seminar Nasional Keadilan Fiskal Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (8/11/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari NTT, di antaranya Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas. Hadir pula anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.
Doni mencontohkan dampak pemangkasan TKD terhadap Kabupaten Flores Timur.
Menurut dia, alokasi transfer dari pemerintah pusat untuk daerah tersebut berkurang hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan.
Pengurangan itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk penyediaan infrastruktur dasar.
Doni menyebut kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan, air bersih, dan jembatan masih sangat besar.
Ia merujuk pada angka sekitar Rp 250 miliar yang sebelumnya disampaikan Bupati Malaka sebagai gambaran besarnya kebutuhan dukungan anggaran bagi pembangunan daerah.
"Tadi disampaikan oleh Pak Bupati Malaka setidaknya kita dapat Rp250 miliar. Mungkin kebesaran, tetapi angka-angka di sekitar situ sangat kita butuhkan untuk menjawab kebutuhan besar, terutama infrastruktur jalan, air, dan jembatan yang sangat menjadi concern dari pemerintah daerah dan masyarakat kita di daerah sana," ucap Doni.
