JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi perlu dimintai keterangan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah politisi, aktivis, pengusaha, hingga tokoh media.
Ia menduga motif penyadapan ilegal tersebut tidak tunggal, karena korbannya bukan hanya presiden.
Seperti diketahui, kasus tersebut menyeret empat pejabat Polri sebagai tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Motifnya bisa saja bukan motif yang tunggal, bukan sekadar motif makar melainkan juga semacam pembangunan jejaring kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik,” kata Usman dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (9/11/2026).
“Nah siapa yang paling memiliki kepentingan besar dari penyadapan seluruh aktor-aktor tersebut? Apakah Pak Sigit semata? Saya ragu,” tambahnya.
Baca Juga: Penyadapan Prabowo, Kuasa Hukum Ahrie Sonta Pastikan Tidak Ada Intimidasi terhadap Kliennya
Sebab, menurut Usman, informasi yang dikumpulkan Sigit saat menjabat sebagai Kapolri, bahkan informasi dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI diserahkan kepada pengguna akhir atau end-user.
“Pengguna akhirnya adalah kepala negara. Nah itulah yang saya kira perlu diperiksa lebih jauh,” tegasnya.
“Dan mungkin Pak Joko Widodo juga perlu dimintai keterangan dalam kasus ini, karena menjelang akhir 2023 sebagai Presiden, ia mengucapkan pernyataan publik yang kontroversial, bahwa ia memiliki data-data informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data intelijen, baik itu badan intelijen kepolisian, badan intelijen militer strategis, maupun juga Badan Intelijen Negara.”
Dengan kata lain, lanjut Usman, sebagai Presiden, Jokowi mengakui secara terbuka bahwa data-data intelijen yang ia gunakan ketika itu bukanlah untuk mengantisipasi ancaman dari negara lain maupun ancaman yang mengancam kedaulatan negara, serta bukan berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
“Dan kalau itu benar, maka itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius, yang mungkin perlu didorong ke dalam proses hukum pidana,” tambahnya.
Baca Juga: Irjen Ahrie Sonta Siap Buka Fakta Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Kata Kuasa Hukum
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- usman hamid
- penyadapan presiden
- penyadapan ilegal
- jokowi
- joko widodo
- penyadapan prabowo
