JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan tanpa kepentingan penyidikan.
Dudung pun meminta agar dugaan penyadapan terhadap Presiden ditangani hingga tuntas sesuai ketentuan hukum.
“Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara,” kata Dudung, Senin (9/11/2026), dikutip dari Antara.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pejabat publik atau tokoh lain yang turut menjadi tersangka, Dudung memilih tidak berspekulasi.
Ia menyerahkan perkembangan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” ujarnya.
Baca Juga: Tito Karnavian Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri, Kebocoran Negara Ikut Dibahas
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Pada 3 November 2026, polisi lebih dulu menetapkan tiga orang yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lalu dua perwira tinggi (pati) Polri lainnya yakni Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Kemudian, pada 5 November 2026, polisi kembali menetapkan satu tersangka yakni Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Baca Juga: Megawati Singgung Penyadapan: Saya Memang Nggak Punya HP, Karena Saya Orang yang Disadap
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- Menko
- Menko Polkam
- Dudung
- Penyadapan
- Presiden
- Prabowo Subianto





