JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyisir dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan alat sadap yang dimiliki instansi tertentu menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus dugaan penyadapan ini turut menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar.
"Oh ya, untuk antisipasi ke depan tentu dipikirkan, tetapi tindak pidana yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan terus berjalan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah mengantisipasi ketat potensi penyalahgunaan alat penyadapan yang berada di instansi-instansi pemerintah agar tidak dipergunakan di luar batas kewenangan.
"Pemerintah tentu mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu disalahgunakan," tegasnya.
Yusril juga membeberkan awal mula terungkapnya kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menerangkan, laporan awal yang masuk langsung ditindaklanjuti jajaran kepolisian melalui penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi keberadaan perangkat sadap beserta pihak-pihak yang terlibat.
"Ada pihak yang melapor kepada kepolisian terhadap kasus penyadapan ini. Karena ada laporan, kemudian dilakukan penyelidikan ke dalam," ungkap Yusril.
Setelah mengantongi bukti awal terkait keberadaan alat dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
