Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.
Data dashboard FortiGuard Labs menunjukkan terdapat 2,2 juta percobaan serangan siber yang menyasar Indonesia dalam 24 jam hingga Selasa (10/11) pukul 07.30 WIB. Sementara itu, temuan Vaksincom menunjukkan 96,7% server pemerintah yang terdeteksi masih menggunakan PHP versi End of Life (EOL), yang tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi.
Vaksincom memetakan paparan celah keamanan kritis PHP2Shell yang memungkinkan hacker mengambil alih server melalui eksekusi kode jarak jauh atau remote code execution (RCE), tanpa memerlukan autentikasi atau login sebelumnya.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Aries Kusdaryono mengatakan, meskipun ancaman serangan hacker yang beredar belum terverifikasi, langkah antisipasi tetap diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital pemerintah.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan,” ujar Aries dalam keterangan resmi, Selasa (10/11).
"Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," Aries menambahkan.
Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan pada 8 November, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan itu mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Komdigi juga telah berkoordinasi dengan BSSN untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko serangan siber tersebut.
Informasi mengenai dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar melalui media sosial. Ancaman itu disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipasi tetap diperlukan.
Sejumlah potensi serangan yang perlu diwaspadai meliputi Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Komdigi meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Komdigi Antisipasi Serangan Siber Berbasis AISelain ancaman terhadap layanan pemerintah, Komdigi menyoroti perkembangan serangan hacker yang menggunakan agen kecerdasan buatan atau agentic AI.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan, serangan hacker berbasis agentic AI merupakan model serangan baru yang perlu diantisipasi. Menurut dia, Komdigi telah menerima informasi bahwa BSSN melakukan langkah antisipasi dan simulasi untuk memperkuat infrastruktur digital nasional dalam menghadapi ancaman tersebut.
Nezar menjelaskan, agentic AI memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri melalui otomatisasi. Karena itu, teknologi tersebut membutuhkan pendekatan manajemen risiko tersendiri sebelum diterapkan kepada masyarakat, salah satunya melalui mekanisme sandboxing.
“Ini suatu hal yang baru dan butuh risk management sendiri,” kata Nezar di Cikarang, Selasa (10/11).
Ia menilai pengelolaan risiko tersebut terutama diperlukan pada layanan di sektor strategis dan berisiko tinggi, seperti keuangan, kesehatan, hingga riset strategis.
Nezar juga menyebut Komdigi masih menunggu arahan lebih lanjut dari BSSN mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman serangan siber global, terutama yang menyasar sektor keuangan.
“Komdigi mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem untuk mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian, kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan,” ujar Nezar.
Berdasarkan data dashboard FortiGuard Labs pada Selasa (10/11) pukul 07.30, terdapat 2,2 juta serangan siber yang menyasar Indonesia dalam 24 jam terakhir. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 26 serangan per detik dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Sektor keuangan menjadi sasaran utama dengan sekitar satu juta serangan siber dalam periode tersebut.
96,7% Server Pemerintah Dinilai Rentan PHP2SHELLAncaman terhadap infrastruktur digital pemerintah juga menjadi perhatian karena masih banyak server yang terdeteksi menggunakan perangkat lunak dengan dukungan keamanan yang telah berakhir.
PT Vaksincom mengungkapkan, sebanyak 96,7% server pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang terdeteksi menggunakan PHP masih menjalankan versi End of Life (EOL). Versi tersebut tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi dari pengembang PHP sehingga lebih rentan terhadap serangan siber.
Temuan tersebut berdasarkan pemindaian internet terhadap server di Indonesia per 23 Oktober 2026.
Pada sektor pemerintahan dengan domain .go.id, Vaksincom mendeteksi 2.072 host. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.677 versi PHP berhasil terbaca. Sebanyak 1.621 kecocokan versi atau 96,7% di antaranya menggunakan PHP EOL.
Sementara itu, pada sektor perusahaan dengan domain .co.id, terdapat 5.246 host yang terdeteksi. Dari 4.650 versi PHP yang berhasil terbaca, sebanyak 4.495 kecocokan versi atau 96,7% menggunakan PHP EOL.
Vaksincom juga memetakan paparan celah keamanan kritis PHP2Shell yang memungkinkan peretas mengambil alih server PHP melalui eksekusi kode jarak jauh atau remote code execution (RCE), tanpa memerlukan autentikasi atau login sebelumnya.
Dari total 99.896 kecocokan versi PHP yang terdeteksi, sebanyak 69.546 atau 69,6% menggunakan versi EOL. Sementara itu, server yang terdeteksi telah menerapkan patch perbaikan baru mencapai 226 kecocokan atau 0,2%.
Vaksincom menyebut tantangan utama dalam mengatasi kerentanan tersebut adalah kompatibilitas aplikasi lama atau legacy system. Aplikasi tersebut membutuhkan perombakan kode agar dapat berjalan di lingkungan PHP 8 yang lebih modern.
Untuk mengurangi risiko, Vaksincom merekomendasikan administrator teknologi informasi melakukan audit terhadap seluruh versi PHP pada server organisasi, memperbarui perangkat lunak, serta membatasi paparan server publik menggunakan Web Application Firewall (WAF) atau VPN.
Meski demikian, data tersebut merupakan hasil pemindaian server publik dan tidak menunjukkan bahwa seluruh server yang menggunakan PHP EOL telah berhasil diretas.
Di tengah berbagai potensi ancaman tersebut, Komdigi juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Komdigi meminta masyarakat tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.
Masyarakat juga diminta memastikan akses layanan pemerintah dilakukan melalui alamat situs resmi.
