Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11). Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b terkait etika kelembagaan.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela. Selain itu, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Meski demikian, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
"AS menyatakan mengajukan banding," lanjut Isir.
Ahrie menjalani sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Kasus tersebut juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem *Lawful Interception Management System* (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Selain Ahrie, terdapat tiga perwira tinggi Polri lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Proses pidana terhadap para tersangka berjalan terpisah dari sidang kode etik Polri.
