Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan alasannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR. HNW menyebut keputusannya mundur didasari keinginan untuk memberikan kesempatan regenerasi kepemimpinan di MPR setelah dirinya menjabat selama 2 periode.
HNW mengatakan, keinginan untuk tidak lagi menjadi pimpinan MPR sebenarnya sudah disampaikannya sejak periode 2019-2024. Namun, saat itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menugaskannya untuk melanjutkan jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.
Keinginan serupa kembali disampaikannya pada periode 2024-2029. Akan tetapi, pada saat itu partai kembali memutuskan agar dirinya tetap menjadi pimpinan MPR.
“Jadi mengapa alasan saya adalah ada dua paling tidak yang jelas. Pertama, saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” kata HNW saat dihubungi kumparan, Selasa (10/11).
“Dan saya sesungguhnya sejak periode 2019, ketika saya terpilih di 2019-2024 saya sudah minta juga untuk tidak lagi menjadi pimpinan MPR, tapi pimpinan partai waktu itu menugaskan saya untuk tetap menjadi pimpinan MPR. 2024 saya juga sudah minta untuk tidak lagi menjadi pimpinan MPR, tapi tetap diputuskan pimpinan MPR,” lanjutnya.
Ia mengatakan, keinginan mundur tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat yang juga ditembuskan kepada Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.
HNW menegaskan, pengunduran dirinya merupakan keputusan yang telah diajukan sejak akhir Oktober. Ia menyebut surat pengunduran diri tersebut disampaikan pada 31 Oktober dan kemudian dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November.
“Tapi karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif, sehingga tadi tanggal 10 November dibahas lagi dan keputusannya surat pengunduran diri saya diterima oleh pimpinan MPR,” ungkapnya.
Tak Terkait GibranHNW secara khusus menepis anggapan pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik Gibran yang tengah menjadi sorotan publik.
“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu. Sekalipun ada isu, lagi ramai isu itu ya,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan kronologi pengunduran dirinya menjadi bukti bahwa keputusan tersebut tidak diambil karena perkembangan politik yang sedang terjadi.
“Iya, ya begitulah komentar ya. Tapi jelas enggak ada hubungannya. Kalau Anda lihat kronologi surat tanggal-tanggal tadi yang saya sampaikan, surat saya sampaikan tanggal 31, kemudian tanggal 4 November itu sudah dirapat oleh pimpinan MPR, kemudian finalisasi rapatnya adalah tanggal 10 November. Jadi enggak ada, enggak ada enggak ada hubungannya. Kan Gibran baru hari-hari ini aja ributnya tuh,” ujarnya.
Tugas BaruDengan mundurnya HNW, PKS telah menunjuk Sohibul Iman untuk menggantikannya sebagai Wakil Ketua MPR. Sementara itu, HNW akan mendapatkan penugasan baru dari partai sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
“Saya di MPR kan alhamdulillah menginisiasi menginisiasi terbentuknya forum MPR sedunia lah, atau forum Majelis Syura sedunia. Nah, ini adalah satu bentuk diplomasi keparlemenan yang dipentingkan untuk menghadirkan komitmen demokratisasi, mengkomunikasikan tentang pentingnya perdamaian, termasuk juga pembelaan terhadap perjuangan bangsa Palestina,” katanya.
“Nah, saya di DPR saya akan konsentrasi ke DPR sebagaimana saya dipilih oleh rakyat ya untuk menjadi anggota DPR. Dan saya oleh partai akan ditugas akan di- ditugaskan atau diamanahkan sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen inilah yang kemudian memang secara spesifik mengurusi diplomasi parlemen. Dan insyaallah itu akan bertemu dengan apa yang selama ini saya kerjakan juga di MPR,” sambungnya.
Selain menjelaskan alasan pengunduran dirinya, HNW juga membeberkan mekanisme pergantian Wakil Ketua MPR berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) maupun tata tertib MPR.
Ia menjelaskan, setelah seorang pimpinan MPR mengajukan pengunduran diri, pimpinan MPR terlebih dahulu akan berembuk untuk membahas dan memutuskan penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
Setelah surat diterima, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada partai politik atau fraksi MPR asal pimpinan yang mengundurkan diri. Dalam hal ini, PKS diminta menyiapkan nama pengganti HNW untuk mengisi posisi Wakil Ketua MPR.
Setelah partai menyampaikan nama pengganti kepada pimpinan MPR, terdapat dua alternatif mekanisme pergantian. Pertama, pergantian dilakukan melalui sidang paripurna MPR. Kedua, pergantian cukup dilakukan dengan memberitahukan kepada seluruh anggota MPR bahwa telah terjadi pergantian pimpinan.
Namun, apa pun mekanisme yang dipilih, pimpinan MPR yang baru tetap harus menjalani pengambilan sumpah jabatan.
“Apakah penggantian ini melalui majelis melalui sidang paripurna, atau cukup dengan memberitahukan kepada seluruh anggota MPR bahwa sudah terjadi pergantian pimpinan MPR. Nah, tapi tetap saja perlu ada pengambilan sumpah kepada pimpinan MPR yang baru,” ucapnya.
HNW mengatakan, pengambilan sumpah terhadap Wakil Ketua MPR yang baru akan dilakukan dalam sidang atau rapat yang dihadiri Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya. Selain itu, ketua-ketua fraksi, kelompok anggota DPD di MPR, serta pimpinan badan kelengkapan MPR juga akan hadir dalam pelantikan tersebut.
Ia menegaskan, mekanisme pergantian yang dimaksud tidak harus melalui sidang paripurna.
“Jadi tidak melalui mekanisme sidang paripurna, tapi cukup melalui mekanisme rapat pelantikan yang dihadiri oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, pimpinan fraksi, pimpinan kelompok DPD, pimpinan badan alat kelengkapan MPR, begitu,” pungkas dia.
