Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Utut Adianto Ketua Fraksi PDIP DPR RI mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota fraksi yang hadir dalam rapat pleno.
Utut menyebut, dari total 110 anggota Fraksi PDIP, sebanyak 102 orang hadir, sementara delapan lainnya berhalangan karena izin atau sakit.
“Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut kepada wartawan usai rapat pleno.
Ia menegaskan, seluruh anggota fraksi sepakat terhadap keputusan tersebut. Bahkan, jika diperlukan, seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap mendukung langkah politik itu.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Sepakat (semua), karena kita ini kan memang kita demokrasi terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Menurut Utut, langkah konstitusional tersebut memiliki landasan hukum, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sementara penjelasan lebih terperinci mengenai dasar hukum dan substansinya akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR.
Terkait tindak lanjut keputusan tersebut, Utut mengatakan Fraksi PDIP akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar agenda itu dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku.
“Kita harus ke pimpinan DPR, biar supaya ada Bamus (Rapat Badan Musyawarah ) segera,” ucapnya.
Meski demikian, Utut belum memastikan kapan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut akan disampaikan secara resmi maupun dibawa ke rapat paripurna DPR.
Menurutnya, hal itu masih berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif di DPR.
“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai rencana Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Utut menegaskan bahwa keputusan politik fraksinya tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak pribadi seseorang.
“Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu, kita tidak pernah menghalangi,” katanya.
Utut juga mengingatkan agar perbedaan sikap dan dinamika politik terkait persoalan tersebut tetap disikapi secara damai. Ia menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.
“Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara, kita bersaudara. Apa pun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai,” pungkas Utut.(faz)
