JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai, pengaruh politik Jokowi tidak menghapus tanggung jawab pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas pilihannya menerima pencalonan hingga menduduki jabatan.
Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan, Gibran tetap harus mempertanggungjawabkan pilihan politiknya, meskipun perjalanan menuju kekuasaan itu ditopang pengaruh sang ayah.
“Namun setelah semuanya terjadi dan Gibran menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, dan memperoleh jabatan publik, maka ia tetap mempunyai tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya,” kata Didik dalam keterangan tertulis kepada Kompas.tv, Rabu (11/11/2026).
Didik menempatkan tanggung jawab tersebut sebagai konsekuensi dari keputusan Gibran untuk terjun dalam kontestasi politik. Menurutnya, Gibran kini harus menghadapi risiko yang mengikuti pilihan itu.
Baca Juga: Akun Instagram Gibran Mendadak Unggah Puluhan Konten, usai Ketemu Prabowo
“Sekarang resiko politik itu harus dihadapi sendiri secara jantan,” ujarnya.
Menurut Didik, Jokowi merupakan aktor utama yang membentuk jalan politik Gibran. Ia memandang posisi Gibran sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga setelah masa kepresidenan Jokowi berakhir.
Didik menyebut pola tersebut sebagai “kekuasaan pasca kekuasaan”, yakni usaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik maupun anggota keluarga setelah tidak lagi memegang jabatan formal.
Dalam kerangka kritik itu, ia menggunakan istilah “kelinci percobaan” untuk menggambarkan posisi Gibran. Didik mengatakan, Gibran menanggung beban dari eksperimen pewarisan pengaruh politik yang dirancang pada penghujung pemerintahan ayahnya.
Baca Juga: PDIP soal Pemakzulan Wapres Gibran, Bulat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Namun, penilaian mengenai besarnya peran Jokowi tersebut tidak membuat Didik melepaskan Gibran dari tanggung jawab sebagai pemegang jabatan publik. Ia juga mengakui bahwa Gibran mengikuti pemilu dan memperoleh mandat dari pemilih.
“Secara formal, Gibran mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral,” tulis Didik.
Persoalannya, lanjut Didik, mandat dari pemilu perlu dibedakan dari penilaian terhadap etika dalam proses memperoleh kekuasaan. Kemenangan elektoral tidak otomatis menyelesaikan kritik mengenai jalan politik yang ditempuh.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” ucapnya.
Baca Juga: Bau Tak Sedap dari Sadap Menyadap, Perspektif Ringan Kriminologi
Ia menuturkan, keterlibatan pengaruh keluarga dalam perebutan jabatan publik menjadi persoalan yang perlu dibahas sebagai pelajaran demokrasi. Kritiknya mencakup pentingnya kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, serta keadilan dalam kompetisi politik.
Dalam pandangannya, Gibran memasuki arena kekuasaan dengan membawa beban legitimasi yang berat. Sementara itu, popularitas dan pengaruh politik ayahnya tidak serta-merta melekat pada dirinya.
“Dia hanya menjadi gambaran seorang anak muda yang berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibentuk oleh perjalanan kepemimpinannya sendiri,” ucap Didik.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber :
- wakil presiden mundur
- gibran mundur
- gibran rakabuming raka
- ekonom senior indef
- didik j rachbini
- jokowi
