JAKARTA, DISWAY.ID– Dengan suksesnya pencapaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hingga 87,98 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan rencana mendorong percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana tersebut secara resmi diumumkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah, pemanfaatan non pertanian pada Lahan Baku Sawah (LBS) non-LP2B diperbolehkan secara terbatas.
BACA JUGA:Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Umat
“Artinya, ini lahan yang dilindungi, tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Nantinya, peta ini akan kami upload ke dalam aplikasi Bhumi, supaya transparan mana yang boleh dialihfungsi dan mana yang tidak boleh dialihfungsikan,” jelas Nusron dalam pemaparannya.
Pada alokasinya, 13 persen LBS yang tidak ditetapkan sebagai LP2B dapat diperuntukkan sebagai Pola Ruang lain selain Tanaman Pangan, dengan Ketentuan Khusus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Nusron mengungkapkan, saat ini tersisa sebanyak 4 persen dari 7,4 juta hektare lahan kosong LBS non-LP2B yang tersedia untuk dialihfungsikan.
Dalam pengendalian alih fungsi lahan, Nusron menambahkan bahwa pemanfaatan non pertanian pada LBS non-LP2B diperbolehkan terbatas untuk beberapa kriteria, dengan ketentuan:
a. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
b. Memperhatikan jaringan irigasi.
c. Mengatur sempadan jaringan irigasi.
BACA JUGA:Pramono Jamin Rekrutmen CPNS DKI 2026 Transparan
“Nah, supaya yang 4 persen ini tidak dipakai sembarangan, kami sedang menyusun kebijakan apa saja yang diperbolehkan memakai 4 persen. Misal, sarana-sarana umum, terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, sekolah rakyat, ini kita masukkan,” tegas Nusron.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dalam upaya menjaga keselamatan sesuai ekologi, pihak Kemenko Pangan juga akan menyiapkan Peta Jasa Lingkungan Hidup.
Nantinya, peta tersebut juga akan ditujukan kepada wilayah yang belum memenuhi ketentuan LP2B 87 persen, seperti Provinsi Riau, Banten, dan Papua.
- 1
- 2
- »
