Ketika krisis politik terjadi, posisi Gibran Rakabuming Raka menjadi semakin rumit. Ia harus menanggung beban politik yang tidak sepenuhnya lahir dari perjalanan dan perjuangannya sendiri, melainkan juga dari ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Membandingkan Gibran dengan Mohammad Hatta, B.J. Habibie, atau Sultan Hamengkubuwono IX tentu merupakan perbandingan yang sangat jauh. Para tokoh tersebut ditempa melalui perjalanan panjang, pengalaman, dan kontribusi dalam kehidupan bangsa. Sementara itu, Gibran memasuki jabatan politik tertinggi melalui proses yang sejak awal diwarnai kontroversi mengenai hubungan keluarga, perubahan aturan, dan kepentingan kekuasaan.
Dalam posisi tersebut, Gibran menjadi gambaran seorang anak muda yang menduduki jabatan tinggi tanpa melalui proses panjang pembentukan kepemimpinan nasional. Ia tidak sepenuhnya mencerminkan perjalanan politik dan perjuangannya sendiri, tetapi juga menjadi representasi dari strategi politik ayahnya.
Aktor utama dalam fenomena politik ini, menurut saya, bukan Gibran, melainkan Jokowi. Gibran menjadi bagian dari strategi politik yang lebih besar, yakni mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan presiden berakhir.
Jokowi tampaknya tidak memperhitungkan sepenuhnya risiko politik dari strategi tersebut. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa konflik kepentingan dan perbedaan pandangan di antara pemimpin besar dapat menghasilkan persoalan politik yang panjang. Mohammad Hatta, sekalipun memiliki kematangan politik dan pengalaman kenegaraan yang kuat, tidak mampu menghindari konflik politik dengan Soekarno.
Namun, setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi pemilihan umum, dan memperoleh jabatan publik, Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Ia tidak bisa selamanya ditempatkan hanya sebagai pihak yang mengikuti kehendak ayahnya. Jabatan wakil presiden membawa konsekuensi tanggung jawab konstitusional dan politik yang harus dijalankan secara mandiri.
Di sinilah dilema Gibran. Ia harus membuktikan kapasitas kepemimpinannya sendiri di tengah kontroversi yang melekat pada proses politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.
Popularitas Bukan Jaminan Kapasitas KepemimpinanPopularitas Jokowi menjadi salah satu warisan politik yang paling berat bagi Gibran. Jokowi berhasil membangun citra politik yang kuat melalui pemasaran politik, kesederhanaan penampilan, dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, popularitas tidak selalu menjadi indikator kapasitas kepemimpinan.
Fenomena ini memperlihatkan risiko demokrasi elektoral ketika popularitas lebih dominan daripada kualitas, pengalaman, dan rekam jejak kepemimpinan.
Dalam politik modern, keberhasilan membangun citra dapat mengantarkan seseorang pada posisi kekuasaan. Akan tetapi, kemampuan memenangkan pemilu tidak otomatis membuktikan kesiapan seseorang menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Gibran kemudian memasuki lingkungan politik elite yang keras. Ia menjadi sasaran kritik, termasuk atas berbagai keputusan politik ayahnya, meskipun tidak seluruh keputusan tersebut dibuat atau dijalankan olehnya secara langsung.
Persoalannya semakin rumit ketika pengaruh politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden menjadi bahan perdebatan. Upaya mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik dan hubungan dengan elite pemerintahan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara pengaruh informal mantan presiden dan kewenangan pemerintahan yang sedang berjalan.
Perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menambah kompleksitas hubungan antarelite politik. Namun, hubungan antara perkara tersebut dan dugaan adanya pengaruh politik pascakekuasaan harus dibuktikan secara terpisah. Keduanya tidak dapat begitu saja dianggap sebagai satu rangkaian peristiwa yang telah terbukti.
Eksperimen Politik Pewarisan KekuasaanGibran, dalam pandangan saya, merupakan bagian dari eksperimen politik besar yang berlangsung menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.
Setelah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak terwujud, strategi mempertahankan pengaruh politik dapat mengambil bentuk lain. Salah satunya melalui penguatan posisi keluarga dan jaringan politik dalam struktur kekuasaan berikutnya.
Inilah yang saya sebut sebagai kekuasaan pascakekuasaan. Seorang presiden telah menyelesaikan masa jabatannya secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tetap berusaha dipertahankan melalui jaringan partai, kelompok pendukung, keluarga, dan hubungan dengan elite pemerintahan.
Pengaruh mantan presiden sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam politik. Pengalaman, jaringan, dan reputasi seorang mantan kepala negara dapat tetap diperhitungkan. Namun, persoalan muncul ketika pengaruh tersebut berkembang menjadi pusat kekuasaan informal yang berpotensi menyaingi kewenangan presiden yang sedang menjabat.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, keberadaan sejumlah figur yang memiliki hubungan politik dengan Jokowi di lingkungan pemerintahan menjadi bagian dari perdebatan mengenai kesinambungan dan pengaruh kekuasaan sebelumnya. Nama-nama seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan sejumlah tokoh lainnya kerap dikaitkan dengan jaringan politik Jokowi.
Namun, keberadaan seseorang dalam kabinet tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia merupakan alat atau perpanjangan tangan mantan presiden. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kewenangan pemerintahan dijalankan berdasarkan mandat konstitusional dan tanggung jawab kepada presiden yang sedang menjabat.
Seorang mantan presiden memiliki pilihan setelah menyelesaikan masa jabatannya: menghormati batas konstitusi dan memberi ruang bagi pemerintahan baru, atau tetap berusaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik dan keluarga.
Dalam pandangan saya, Jokowi memilih mempertahankan pengaruh melalui jalur kedua. Keputusan politik tersebut juga berkaitan dengan perubahan hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan, partai yang sebelumnya menjadi kendaraan politiknya.
Di dalam eksperimen tersebut, Gibran menjadi figur utama dalam pewarisan pengaruh politik keluarga. Persoalannya, pengaruh yang diwariskan tidak otomatis melekat pada kapasitas dan kewenangan Gibran sendiri.
Dilema Gibran: Jabatan Tinggi, Beban LegitimasiGibran menghadapi dilema yang tidak sederhana. Secara formal, ia mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral. Namun, proses yang mengantarkannya ke jabatan wakil presiden terus menjadi bahan perdebatan mengenai etika, konflik kepentingan, dan kualitas demokrasi.
Kontroversi pencalonannya tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah penerapan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut membuka jalan bagi pencalonan Gibran, yang ketika itu belum memenuhi batas usia umum, tetapi memenuhi pengecualian berdasarkan pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Perkara tersebut kemudian menimbulkan persoalan etik serius setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara.
Dalam pandangan saya, persoalan ini menunjukkan bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat beririsan dengan proses konstitusional. Ketika perubahan aturan memberikan keuntungan langsung kepada keluarga pemegang kekuasaan, kepercayaan publik terhadap independensi institusi menjadi taruhan.
Panda Nababan, politikus senior PDI Perjuangan, pernah menyampaikan kritik keras terhadap pencalonan Gibran. Ia bahkan menggunakan ungkapan "anak ingusan" untuk menggambarkan minimnya pengalaman politik Gibran dalam menghadapi kontestasi nasional.
Kritik tersebut memang keras, tetapi mencerminkan persoalan yang lebih luas: apakah jabatan tinggi dalam negara diberikan berdasarkan proses pembentukan kapasitas dan pengalaman, atau justru lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi politik keluarga. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar. Karena itu, Gibran harus membuktikan bahwa ia mampu menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri, bukan sekadar menjadi penerus pengaruh politik ayahnya.
Demokrasi yang Kehilangan KesetaraanFenomena Gibran memperlihatkan persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia: kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan kompetisi politik.
Pemilu memang berlangsung secara formal dan menghasilkan pemimpin melalui mekanisme elektoral. Namun, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Demokrasi juga membutuhkan kompetisi yang adil, institusi yang independen, serta pembatasan terhadap penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik keluarga atau kelompok tertentu.
Ketika kekuasaan yang besar digunakan untuk memengaruhi perubahan aturan dan membuka jalan bagi kepentingan keluarga, persoalannya tidak lagi sebatas persaingan politik. Hal tersebut menyentuh integritas konstitusi dan institusi demokrasi.
Jokowi pernah dijuluki "Raja Jawa" dalam perdebatan politik. Sebutan tersebut mencerminkan persepsi mengenai besarnya pengaruh dan dominasi kekuasaannya. Namun, dalam sistem demokrasi konstitusional, tidak boleh ada pemimpin yang memiliki kekuasaan tanpa batas.
Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana demokrasi dapat mengalami kemunduran bukan hanya melalui pembatalan pemilu atau penghapusan konstitusi, melainkan juga melalui penggunaan mekanisme konstitusional untuk kepentingan yang terlalu sempit.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu contoh kontroversi tersebut. Perubahan penerapan persyaratan pencalonan yang beririsan dengan kepentingan keluarga presiden memperlihatkan betapa pentingnya menjaga jarak antara kepentingan pribadi dan kewenangan lembaga negara.
Legitimasi Elektoral Tidak Menghapus Persoalan EtikaPelajaran penting lainnya dari fenomena Gibran adalah mengenai etika politik.
Gibran memperoleh kemenangan elektoral dan secara formal memiliki legitimasi melalui pemilihan umum. Namun, legitimasi hukum dan elektoral tidak otomatis menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan diperoleh, apakah prosesnya berlangsung secara adil, apakah institusi negara tetap independen, dan apakah kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan keluarga penguasa.
Dalam kasus ini, saya melihat adanya persoalan etika politik yang serius dalam cara Jokowi menggunakan pengaruh kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan. Keberhasilan membangun popularitas dan memenangkan kontestasi elektoral tidak dengan sendirinya menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap etika demokrasi.
Gibran kini harus menanggung beban legitimasi yang tidak ringan. Ia memiliki jabatan tinggi, tetapi tidak memiliki tingkat popularitas, pengalaman politik, dan pengaruh yang sama dengan ayahnya. Karena itu, tantangan terbesarnya adalah membangun kapasitas dan legitimasi melalui kinerja sendiri.
Fenomena ini seharusnya menjadi pelajaran bagi demokrasi Indonesia. Politik dinasti dan pewarisan pengaruh kekuasaan bukan hanya persoalan hubungan keluarga, tetapi juga menyangkut kesetaraan kesempatan, integritas institusi, dan kualitas kepemimpinan nasional.
Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak boleh menjadikan jabatan publik sebagai instrumen untuk melanjutkan kepentingan keluarga. Kekuasaan harus berakhir sesuai batas konstitusi, sementara setiap pejabat yang memperoleh mandat rakyat wajib membuktikan kapasitas dan tanggung jawabnya sendiri.
Gibran mungkin akan terus menghadapi kontroversi yang diwariskan oleh proses politik yang mengantarkannya ke jabatan wakil presiden. Namun, ia juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan bagaimana sejarah kelak menilai kepemimpinannya.
Demokrasi tidak boleh menjadi eksperimen pewarisan kekuasaan keluarga. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan seorang anak presiden, melainkan masa depan institusi dan konstitusi negara.
