Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat mengatakan bahwa partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden (Wapres) yang kosong, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
AHY sapaan akrabnya, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026), menyebut Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses penggantian wapres Prabowo Subianto Presiden, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Prabowo Subianto Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata dia seperti dikutip Antara.
Menurut AHY, sikap itu sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI.
Di sisi lain, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional. Dia menekankan, pemerintahan dan agenda pembangunan harus tetap berjalan di tengah proses tersebut.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” katanya.
Sebagai informasi, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari jabatan Wapres RI kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026) kemarin. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan dengan Ahmad Muzani Ketua MPR beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Sementara itu, Prabowo Subianto Presiden memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. (ant/bil/iss)
