Jakarta (ANTARA) - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebutkan akan melakukan audit untuk menangani polemik yang melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).
"Kami akan melakukan evaluasi dan audit," kata Anggota Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani Sungkono seusai menerima 40 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari pemegang hak suara (voters) FFI di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang dikemukakan dalam pertemuan dengan para voters terkait Surat Keputusan (SK) dari beberapa asosiasi futsal provinsi yang tidak diperpanjang atau tidak aktif.
Upaya pengajuan untuk perpanjangan SK, kata dia, sudah dilakukan, namun belum menemukan titik terang hingga sekarang.
Baca juga: PSSI terima surat permohonan KLB dari 40 voters FFI
Oleh sebab itu, dilakukan evaluasi dan audit termasuk menjembatani asosiasi yang ada di masing-masing provinsi agar bisa mendapatkan SK.
"Jadi mereka bisa beraktivitas dan melakukan pembinaan futsal secara baik di provinsinya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, Vivin juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para voters, ada berbagai persoalan lain yang disampaikan seperti terkait subsidi anggaran, penjadwalan kompetisi, dan lainnya.
Hal-hal tersebut, kata dia, akan dikomunikasikan lebih lanjut secara internal demi perbaikan tata kelola futsal Indonesia.
Baca juga: Tanggapi desakan KLB, FFI tekankan aspirasi anggota harus sesuai jalur
PSSI telah memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11).
Organisasi itu kemudian menunjuk Vivin Cahyani Sungkono yang juga menjabat Anggota Exco PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.
Baca juga: Dicopot dari Ketua FFI, Michael berharap PSSI beri ruang klarifikasi
"Kami akan melakukan evaluasi dan audit," kata Anggota Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani Sungkono seusai menerima 40 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari pemegang hak suara (voters) FFI di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang dikemukakan dalam pertemuan dengan para voters terkait Surat Keputusan (SK) dari beberapa asosiasi futsal provinsi yang tidak diperpanjang atau tidak aktif.
Upaya pengajuan untuk perpanjangan SK, kata dia, sudah dilakukan, namun belum menemukan titik terang hingga sekarang.
Baca juga: PSSI terima surat permohonan KLB dari 40 voters FFI
Oleh sebab itu, dilakukan evaluasi dan audit termasuk menjembatani asosiasi yang ada di masing-masing provinsi agar bisa mendapatkan SK.
"Jadi mereka bisa beraktivitas dan melakukan pembinaan futsal secara baik di provinsinya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, Vivin juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan para voters, ada berbagai persoalan lain yang disampaikan seperti terkait subsidi anggaran, penjadwalan kompetisi, dan lainnya.
Hal-hal tersebut, kata dia, akan dikomunikasikan lebih lanjut secara internal demi perbaikan tata kelola futsal Indonesia.
Baca juga: Tanggapi desakan KLB, FFI tekankan aspirasi anggota harus sesuai jalur
PSSI telah memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11).
Organisasi itu kemudian menunjuk Vivin Cahyani Sungkono yang juga menjabat Anggota Exco PSSI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Penunjukan pelaksana tugas tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari FFI.
Baca juga: Dicopot dari Ketua FFI, Michael berharap PSSI beri ruang klarifikasi
