jpnn.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Polda Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede (YL) secara objektif.
"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," kata Habiburokhman, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
BACA JUGA: Inisial TK di Kasus Penyadapan Ternyata Berpangkat Brigadir Jenderal, Ini Perannya
Legislator bidang penegakan hukum itu mengatakan laporan polisi yang telah disampaikan korban harus ditindaklanjuti dengan cepat.
Dia juga meminta polisi segera menangkap dan menahan YL bila sudah ditemukan bukti permulaan.
BACA JUGA: Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung
"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ucapnya.
Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Prostitusi Online di Sampang, Muncikarinya Wanita asal Surabaya
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa itu bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.
Dia menegaskan Polda NTT tengah menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami laporan tersebut.
Langkah itu meliputi penerimaan laporan polisi, perlengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum, serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.
Penyidik, tambah Nova, juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis dan hasil visum, sekaligus menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.(Ant/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
