JAKARTA, KOMPAS – Majelis Permusyawarakatan Rakyat atau MPR kembali menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah, sore ini. Rapat bakal membahas surat dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, sempat muncul usulan agar sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan wakil presiden ditunda menjadi 9 Desember 2026 dari semula 2 Desember.
Rencana MPR menggelar rapat gabungan disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani setelah melantik pimpinan MPR pergantian antarwaktu di Gedung Nusantara IV MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR periode 2024-2029, menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri pada 10 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani, mengatakan, pimpinan MPR sudah menerima surat dari Presiden Prabowo. Isi surat kemungkinan berkaitan dengan usulan penundaan jadwal sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan wakil presiden (wapres). Saat ini, kursi wapres masih kosong, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan wapres.
"Jam 11.10 kami terima surat dari presiden dan surat itu akan dibahas di rapat gabungan. Apa hasilnya, segala macam, tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di rapat gabungan ya," ujar Muzani.
Namun, ia tidak menjelaskan alasan pengunduran jadwal tersebut. "Ya nanti, nanti akan di rapat gabungan disampaikan," tegasnya.
Berdasarkan informasi, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan bersama alat kelengkapan lainnya untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR pada di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, mulai pukul 15.30 WIB.
Adapun menyangkut dua figur yang diusulkan Prabowo untuk posisi wapres, Muzani mengaku belum tahu-menahu. Ia menyebut, teknis pemilihan nantinya baru akan dibahas dalam rapat gabungan.
"Jadi, nanti tunggu di rapat gabungan. Hasil pasti saya umumkan ke kawan-kawan, tetapi mohon sabar sebentar," tegasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan berada di Manila, Filipina, pada 15-17 November untuk menghadiri KTT Ke-49 ASEAN. Presiden selanjutnya bertolak ke Shenzhen, China, guna mengikuti KTT Ke-33 APEC pada 18-19 November 2026. Presiden akan memproses dan menuntaskan pencarian nama calon wapres seusai lawatannya ke dua negara tersebut, sembari menampung pandangan dari partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan.
Ditemui secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR Habiburokhman mengatakan sejumlah fraksi menginginkan perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR dari 2 Desember menjadi 9 Desember.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," tuturnya.
Selain itu, waktu verifikasi calon wakil presiden hanya 14 hari. Oleh karena itu, dirinya yang kebetulan ditunjuk partai menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan agar proses persiapannya dilakukan sejak sekarang.
Hal yang paling krusial, misalnya, terkait ijazah. Berkaca dari praktik sebelumnya yang sempat menimbulkan kegaduhan, menurut dia, perlu ada perbedaan dalam mekanisme verifikasi ijazah. Sebelumnya, selama terdapat dokumen dan stempel, ijazah dianggap sudah sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ungkapnya.
Misalnya, untuk ijazah SMA, verifikasi ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, apabila ada calon yang menyerahkan ijazah sarjana, prosesnya berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut Habiburokhman, koordinasi dengan kementerian terkait perlu disiapkan sejak awal.
Hal kedua yang juga perlu disiapkan ialah pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba. MPR, kata dia, akan mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk KPU untuk pemeriksaan calon presiden dan wakil presiden juga mulai membuka layanan bagi para calon yang kemungkinan akan mengikuti proses tersebut.
"Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang," katanya.
Hal ketiga berkaitan dengan pengadilan. Ada dua dokumen yang perlu disiapkan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipenjara lima tahun atau lebih. Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya mengurus dokumen Prabowo saat maju sebagai calon presiden, kedua dokumen itu tidak mudah diperoleh dan bisa membutuhkan waktu dua hingga tiga hari.
"Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita, ya. Jadi kita nanti mulai hari-hari ini kita mulai berkoordinasi, ya, saya akan usulkan begitu, MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman, gitu loh," ujarnya.
Sementara itu, dukungan terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terus bermunculan menjelang pemilihan cawapres oleh Presiden Prabowo. Dukungan utamanya datang dari sejumlah DPD Partai Gerindra. Tak hanya dari Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menyatakan dukungan terhadap Dasco.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mulanya mengatakan, nama yang paling santer disebut untuk mengisi posisi cawapres berasal dari internal Gerindra, yakni Dasco. Selain itu, sayup-sayup muncul pula nama Ahmad Muzani dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
"Nah, dari tiga nama itu tentu kalau melihat dinamikanya dan dari sisi kepentingan Bapak Presiden ke depan yang punya chemistry, kemudian yang bisa mengakselerasi dari setiap visi presiden, tentu kita akan, akan mengatakan barangkali itu yang terbaik adalah Pak Dasco. Namun di balik semua itu, kita kan tidak boleh mendahului keinginan, kehendak Bapak Presiden," ujarnya.
Ia menyampaikan alasan Dasco dinilai sebagai pilihan yang baik untuk mengisi posisi cawapres. Menurut dia, setiap orang memiliki rekam jejak masing-masing. Dasco, kata dia, telah membuktikan rekam jejaknya selama ini dalam membantu Presiden Prabowo. Puan sebagai Ketua DPR juga dinilai telah memberikan sumbangsih nyata dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan keputusan di DPR.
"Bukan soal besar kecilnya, tapi dari sisi kedekatan, kemudian dari sisi apa, gercep ya pasti Pak Dasco," katanya.
Said mengaku belum mendengar nama lain di luar ketiga nama tersebut. Kalaupun ada nama lain yang muncul, menurut dia, dengan melihat koalisi pemerintahan yang menyerahkan keputusan kepada internal Gerindra, kalkulasi politiknya tidak akan jauh dari Dasco.
"Maka, hitung-hitungan kalkulasi politiknya tidak akan jauh dari Pak Dasco," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai sikap PDI-P jika cawapres berasal dari Gerindra, Said menegaskan bahwa partainya tidak mempermasalahkan hal tersebut, terutama jika nama yang dipilih adalah Dasco. "Kalau memang surat presiden itu salah satu isinya Pak Dasco, ya kita dukung," ujarnya.
Namun, jika bukan Dasco yang dipilih, PDI-P menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Partainya akan tetap mendukung keputusan tersebut. Said menyamakan kewenangan itu dengan hak prerogatif setiap ketua umum partai politik yang tidak dapat diganggu gugat, terlebih proses pengisian posisi wakil presiden dibatasi waktu.





