BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberi keterangan mengenai ketidakhadirannya dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Tri menjelaskan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut disebabkan oleh agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya dan tidak dapat ditinggalkan. Oleh sebab itu, ia berhalangan hadir dan meminta penyidik Kejagung untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
"Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin. Dan, di hari Selasa kemarin saya sudah janji, kurang lebih sepekan lalu ada kegiatan diskusi terkait dengan Habibie Center," ujar Tri di kawasan Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11/2026).
Tri mengakui pemanggilan oleh Kejagung tersebut berkaitan langsung dengan penyidikan dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. "Terkait PT Migas," sambungnya.
Baca Juga:Penanganan Dinilai Belum Maksimal, DPR Dorong Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana NasionalPolitikus PDI Perjuangan itu memastikan akan memenuhi panggilan berikutnya yang telah dijadwalkan penyidik pada pekan depan. Ia juga berencana membawa sejumlah dokumen pendukung guna membantu proses pemeriksaan perkara tersebut.
"Ya kan harus ada data-data yang kita persiapkan. Pada intinya untuk pemanggilan ulang esok, saya akan hadir," paparnya.
Sebelumnya, Kejagung menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tri usai yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan pertama pada Selasa (17/11/2026) kemarin. Pemeriksaan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Kejagung kemudian menetapkan jadwal pemanggilan ulang untuk kedua kalinya terhadap Tri pada Selasa, 24 November 2026. "(Panggilan kedua) Selasa, 24 November," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga:Tongkat Komando Pangdam Diponegoro Berganti, Mayjen Sudaryanto Gantikan Mayjen AchiruddinDalam pengusutan perkara tersebut, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga telah menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan kasus ini. Keenam lokasi itu meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, serta kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Selain itu, penyidik turut menggeledah kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Sampoerna Strategic, Jalan Sudirman, Jakarta, serta dua lokasi lainnya yakni Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Sebagai informasi, perkara korupsi besar yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun, mengingat skala kerugian dan kompleksitas perkara, penyidikan kasus tersebut akhirnya diambil alih langsung oleh Kejagung.
#nasional




