jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Niaga dan Penyeberangan Kendal, Jawa Tengah.
Dalam kunjungan itu, dia menemukan banyak persoalan yang membuatnya prihatin, terutama karena pelabuhan penyeberangan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut sudah dua tahun tidak difungsikan.
Bambang menyebut Pelabuhan Kendal sebenarnya memiliki peran vital sebagai penyangga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang kini mendekati batas kapasitas maksimal.
Kapasitas tampung pelabuhan di Semarang, kata dia, saat ini mencapai 800.000 kontainer dari kemampuan 1,2 juta kontainer.
Dengan kenaikan arus kontainer 10-15 persen per tahun, Semarang diperkirakan akan mengalami overload dalam empat tahun ke depan.
“Pelabuhan Kendal ini adalah penyangga utama Semarang. Kondisi Tanjung Emas sudah hampir titik maksimum. Kalau tidak segera ada pelabuhan alternatif, kita tinggal menunggu waktu sampai terjadi kongesti,” ujarnya seusai sidak di Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Jumat (28/11).
Menurut Bambang, Pelabuhan Penyeberangan Kendal diresmikan sebagai PSN yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Kendal sejak 2016.
Namun, kini fasilitas tersebut justru vakum total.
“Sudah dua tahun tidak berfungsi. Ini sangat memprihatinkan. Pelabuhan ini tidak boleh vakum karena perannya strategis dan dibutuhkan untuk menopang logistik wilayah barat Semarang,” ujarnya.
Bambang menyebut kendala utama terletak pada kedalaman alur pelayaran yang belum dinormalisasi.
Padahal, sesuai amanat UU No. 17/2008, Kementerian Perhubungan wajib melakukan normalisasi alur dan kolam pelabuhan.
“Ini sebenarnya tidak sulit. Normalisasi perairan adalah kewajiban Kemenhub. Jangan sampai alasan takut kriminalisasi menghambat ekonomi rakyat,” katanya.
Dirinya mencontohkan pernah ada pejabat yang mengaku khawatir pengerukan dianggap sebagai tindakan koruptif. Bambang menilai alasan itu keliru.
“Kalau kami bekerja benar dan transparan, tidak ada alasan takut dikriminalisasi. Jangan sampai ketakutan itu mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain masalah alur, Bambang juga menyoroti pemanfaatan lahan pelabuhan yang dinilainya sangat minim.
Dari total 95 hektare, dia menyebut baru sekitar 30 persen yang digunakan.
“Nilai investasinya besar, Rp 537 miliar pada 2014. Ini aset negara yang mahal. Tidak boleh dibiarkan mangkrak,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional pelabuhan, mulai dari KSOP untuk sektor laut hingga BPTD serta Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten untuk sisi penyeberangan.
“Kembali ke niat. Jangan sampai setelah proyek selesai, semua pihak merasa tugasnya selesai. Ini salah besar,” katanya.
Bambang mendesak Kemenhub dan Dinas Perhubungan agar mempercepat aktivasi kembali Pelabuhan Kendal.
Dia berharap pelabuhan itu sudah dapat difungsikan sebelum Hari Raya Idulfitri, Maret 2026.
“Sebelum Lebaran harus sudah bisa beroperasi karena kebutuhan transportasi meningkat tajam saat angkutan lebaran,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Menurutnya, pemerintah segera menindaklanjuti temuan dan mempercepat penyelesaian masalah agar Pelabuhan Kendal dapat kembali memainkan fungsinya sebagai pelabuhan multi-purpose untuk kapal ferry, kontainer, hingga layanan crane.
“Pelabuhan ini dibangun untuk rakyat. Jangan biarkan aset negara bernilai ratusan miliar rupiah hanya menjadi monumen tanpa fungsi,” tuturnya. (ink/jpnn)
