Jakarta: Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi DPP Partai Golkar, Laode Safiul Akbar, mendorong pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat. Terutama, untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja yang terdampak banjir besar di Sumatra.
Laode menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus menempatkan pekerja sebagai prioritas. “Para pekerja tidak boleh menjadi korban kedua setelah bencana itu sendiri,” kata Laode dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan wajib memastikan seluruh hak jaminan sosial terpenuhi. Sehingga, pekerja yang terdampak dapat jaminan di masa darurat.
Baca Juga :Komisi V DPR Desak BMKG Masifkan Peringatan Dini Bencana hingga Desa
“Jangan sampai ada hak yang tertunda. Justru di masa darurat seperti ini, jaminan sosial harus hadir paling nyata,” tegasnya.
Laode juga menilai pemerintah perlu menyiapkan program pekerjaan sementara berbasis padat karya guna mengantisipasi terhentinya operasional perusahaan. Banyak pekerja kehilangan pendapatan karena tempat mereka bekerja rusak atau tidak dapat beroperasi.
“Padat karya adalah jaring pengaman yang paling cepat dan paling realistis. Pekerja tetap bekerja, tetap berpenghasilan, dan tetap terlindungi,” kata Laode.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi DPP Partai Golkar, Laode Safiul Akbar. Foto: Istimewa
Ia menambahkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Agar, proses pemulihan berjalan efisien.
“Pemerintah pusat, daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha harus duduk bersama. Waktunya bergerak, bukan menunggu” ucap Laode.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi DPP Partai Golkar, Laode Safiul Akbar. Foto: Istimewa
Laode berharap seluruh langkah tersebut dapat segera diimplementasikan. Sehingga, para pekerja dapat kembali bangkit setelah bencana.
“Tujuan kita sederhana pekerja selamat, terlindungi, dan punya kepastian penghidupan,” kata Laode.
