Tugas Pengawasan DPR Disorot: Pastikan MBG Aman, Transparan, dan Tepat Sasaran

KOMPAS.TV - Satu dari tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah menjalankan fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan undang-undang hingga kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan.

Salah satunya mengawasi jalannya program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain fungsi legislasi atau membuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah, semata agar sesuai dengan kehendak rakyat dan yang terpenting tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.

Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.

Salah satu kebijakan atau program pemerintah yang mendapat pengawasan dari DPR adalah Makan Bergizi Gratis untuk anak dan ibu hamil. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Perdana berjalan di tahun 2025, sejumlah persoalan mendera MBG. DPR pun kerap memanggil Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis, meminta pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program.

Lantas, apa penilaian masyarakat atas kinerja DPR mengawal program Makan Bergizi Gratis?

 #mbg #dpr #bgn 

Penulis : kharismaningtyas

Sumber : Kompas TV