Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, menegaskan pentingnya percepatan penanganan perumahan masyarakat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar hari ini di Jakarta, dengan fokus pembahasan pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Zigo menyampaikan bahwa dirinya baru kembali dari Sumatera Barat setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Dari hasil pemantauan di lapangan, dua kebutuhan paling mendesak yang harus segera dipenuhi adalah akses air bersih dan rumah layak huni bagi masyarakat.
- Dok KLH
“Laporan sementara dari pemerintah daerah [di Sumatera Barat] menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar. Tercatat 428 rumah hanyut, 1.301 rumah rusak berat, 1.429 rumah rusak sedang, 1.302 rumah rusak ringan, dan 37.406 rumah terdampak. Situasi ini membutuhkan respons cepat dan terukur,” ujar Zigo.
Dalam rapat tersebut, Zigo dan Komisi V mendorong Kementerian PKP melakukan langkah-langkah percepatan agar kebutuhan perumahan bagi masyarakat terdampak segera terpenuhi. Ia menekankan bahwa proses birokrasi tidak boleh menghambat pemulihan, terutama di daerah-daerah yang kini tengah berjuang bangkit pascabencana.
Legislator dari Sumatera Barat itu juga menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas kebijakan BSPS. Ia meminta agar rumah-rumah yang sebelumnya pernah diusulkan melalui program BSPS—namun kini kembali rusak akibat bencana—dapat diusulkan ulang.
“Saat ini aturan belum memungkinkan pengusulan kembali sebelum masa 10 tahun. Namun Menteri PKP telah merespons langsung dan menyatakan siap meninjau serta mengubah regulasi terkait hal tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Zigo meminta Kementerian PKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persyaratan perizinan pembangunan rumah dan perumahan. Ia menyoroti kondisi di Kota Padang, di mana masih banyak bangunan yang berdiri di zona rawan bencana. Menurutnya, penguatan regulasi sangat penting agar risiko serupa tidak terus berulang.
“Kami meyakini bahwa langkah cepat, kebijakan adaptif, dan penguatan tata kelola perumahan akan mempercepat pemulihan masyarakat. Mereka membutuhkan kepastian untuk dapat kembali membangun kehidupan setelah bencana ini,” tutup Zigo
