Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat ekosistem pengetahuan pemerintahan dengan mendorong optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN) sebagai sarana untuk mendukung inovasi daerah.
Sekretaris BSKDN, Noudy R.P Tendean, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pengetahuan sangat penting untuk menghadapi dinamika pemerintahan yang semakin kompleks.
Menurutnya, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Optimalisasi RIN diharapkan dapat memfasilitasi praktik baik, hasil riset, dan kajian kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan pengetahuan yang baik tidak hanya menjamin keberlanjutan proses kerja, tetapi juga dapat memunculkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Tahun 2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik," tambahnya.
Pentingnya Manajemen Pengetahuan dan Akuisisi Inovasi LokalKetua Tim Fungsi Pengelolaan RIN BRIN, Diana Permata Sari, menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan memiliki peran vital dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Ia menyebut bahwa pengetahuan bisa berasal dari berbagai bentuk, mulai dari pengalaman hingga dokumentasi yang dikembangkan menjadi ilmu baru.
"Pengetahuan bisa dimiliki seseorang dalam bentuk pengalaman, atau bisa juga pengetahuan yang sudah terdokumentasi, dan mungkin ilmu pengetahuan yang bisa muncul jika memang ada masalah," ujarnya.
Diana juga menyoroti risiko apabila pengetahuan hanya dimiliki oleh individu tertentu, karena akan menjadi hambatan saat orang tersebut pensiun atau berpindah tugas.
"Menjadi permasalahan ketika yang punya pengetahuan itu sudah mulai pensiun, proses bisnis bisa terhambat karena pengetahuan itu dimiliki oleh satu individu saja," tegasnya.
BRIN, lanjut Diana, berupaya untuk mengakuisisi pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat agar bisa dikembangkan menjadi inovasi baru.
"Apa-apa yang diketahui oleh masyarakat di daerah itu perlu juga dikumpulkan supaya suatu saat bisa dikembangkan menjadi sebuah inovasi baru," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghimpun dan menyebarluaskan pengetahuan agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas.
"Pengetahuan yang tersebar itu bisa menjadi mudah diakses sehingga bisa dimanfaatkan," tambahnya.
Kolaborasi BSKDN dan BRIN melalui optimalisasi RIN diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengetahuan pemerintahan, mendukung kebijakan berbasis bukti, serta mendorong inovasi daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Dengan sistem pengetahuan yang lebih terstruktur, inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat diyakini akan tumbuh dan berkembang lebih cepat.
