jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut usul koalisi permanen berpotensi memenjarakan Presiden RI agar sejalan dengan kepentingan partai.
Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons usul Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen di pemerintahan era Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Usul Koalisi Permanen Dianggap Menguntungkan Elite dan Partai
"Mengakali dan mau mengikat presiden untuk kepentingan partai dan diri elite politik di pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu melalui layanan pesan, Kamis (11/12).
Andreas menuturkan koalisi permanen biasa dikenal dalam sistem parlementer, bukan presidensial yang diterapkan di Indonesia.
BACA JUGA: Kecam Cak Imin, Rizki Golkar Sebut Koalisi Permanen Cegah Manuver Pembuat Gaduh
"Namanya koalisi itu lebih dikenal dalam sistem parlementer, di mana untuk membentuk pemerintahan mayoritas dibentuklah koalisi partai," ujarnya.
Andreas menuturkan sistem presidensial tidak mengenal koalisi, apalagi bentuknya permanen. Sebab, pemerintahan ditentukan oleh presiden yang memenangkan kontestasi politik.
BACA JUGA: Teruntuk Bahlil, Sumatra Saat Ini Diterpa Bencana, Tak Tepat Bahas Koalisi Permanen
Dia menjelaskan partai pendukung presiden saat kontestasi tidak punya hak memaksa kepala negara agar menempatkan kader bergabung di pemerintahan.
"Kalau mau ikut bekerja sama tergantung presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memutuskan bekerja sama dengan siapa dan dengan partai mana," ujar dia.
Sebelumnya, Bahlil menganggap penting pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo.
Hal demikian dikatakan Bahlil saat puncak peringatan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
"Kalau perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on-off, jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, dimana-mana hatiku senang,” ujarnya.
Menteri ESDM itu menekankan solidaritas antarpartai pemerintah menjadi penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
"Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” kata Bahlil.
Belakangan, ide Bahlil menuai dukungan dari Waketum PAN Viva Yoga Mauladi agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.
"Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu," ujar Viva Yoga, Sabtu (6/12). (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pidato di Hadapan Prabowo, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
