Presiden Prabowo Janji Segera Selesaikan Pembangunan Hunian Korban Bencana di Sumatera

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara seusai melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke Pakistan dan Rusia. Ia berjanji, bakal segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk para korban bencana.

Presiden Prabowo meninjau penanganan bencana di tiga kabupaten di Aceh, Jumat (12/12/2025). Ketiga kabupaten dimaksud yakni Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Peninjauan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah Prabowo meninjau wilayah terdampak bencana di Sumatera bagian utara pada 1 dan 7 Desember 2025.

Sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumya, Presiden mengunjungi para korban bencana di sejumlah lokasi pengungsian. Kali ini, Prabowo berkunjung ke pengungsian di jembatan Aceh Tamiang, Masjid Besar Al-Abrar di Aceh Tengah, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wih Pesam di Bener Meriah. Di setiap lokasi, Presiden menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara bergantian.

Di Masjid Besar Al-Abrar, Aceh Tengah, dan SMP Negeri 2 Wih Pesam, Bener Meriah, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan kehidupan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan, antara lain, mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat untuk mengevakuasi warga dan mengirimkan bantuan logistik. Tak hanya itu, Presiden juga berjanji akan segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga.

Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah.

“Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” ungkap Prabowo.

Kendati demikian, Presiden meminta warga untuk bersabar karena pembangunan hunian tidak bisa selesai dalam sekejap. Ia berjanji, akan memantau langsung seluruh proses pemulihan pascabencana, tidak terkecuali pembangunan hunian sementara dan tetap, agar semua berjalan cepat.

“Saya minta maaf, karena Presiden RI tidak punya tongkat Nabi Musa. Tapi, kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara sekalian,” tutur Prabowo.

Aspirasi mengenai pembangunan rumah untuk menggantikan rumah-rumah korban bencana yang diterjang banjir sebelumnya disampaikan Raodah, warga Aceh Tengah. Raodah yang ada di pengungsian Masjid Besar Al-Abrar menyampaikan kepada Presiden agar pembangunan hunian warga yang dilakukan pemerintah bisa segera dituntaskan.

“Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan, ya Pak,” ujar Raodah.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa kebutuhan mendesak bagi para pengungsi. “Kami di sini sangat membutuhkan logistik, Pak, sangat membutuhkan. Kekurangan air bersih, listrik, hingga telkomsel, Pak. Kami tidak ada jaringan sinyal hp (ponsel), tidak ada,” kata Raodah.

Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, merupakan bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan pemerintah. Saat mengadakan rapat terbatas penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025), Presiden meminta agar pembangunan hunian sementara untuk warga bisa selesai kurang dari enam bulan.

Saat itu, Presiden juga meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diperkuat mengingat proses pembangunan hunian sementara biasanya terkendala persoalan lahan. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang diminta untuk memeriksa status lahan yang berpotensi digunakan untuk dibangun hunian sementara.

“Kalau perlu, HGU-HGU (hak guna usaha) bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting,” kata Prabowo.

Selain komitmen Presiden, ihwal pembangunan hunian sementara juga menjadi salah satu fokus penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain ke pemerintah daerah yang terdampak bencana. Aturan mengenai penggunaan dana bantuan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana yang diterbitkan pada Kamis (11/12/2025).

Surat tersebut menjadi pedoman kepada pemda-pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya. Edaran itu juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk percepatan penanganan bencana. Dengan pedoman itu, diharapkan dukungan anggaran bisa digunakan secara tepat, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan.

Dalam surat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dapat digunakan utnuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta sarana dan prasarana dasar. Adapun beberapa kebutuhan dasar yang dirinci dalam surat itu terkait dengan penampungan dan hunian sementara, misalnya, tenda, terpal, matras, dan tali tambang.

Tito melanjutkan, bagi Pemda yang masih menerapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada pos belanja tidak terduga (BTT) melalui pembebanan langsung. Adapun tahapan-tahapan terkait, diatur dalam surat edaran.

“Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat,” tulis Tito.